Penegak Hukum AS Khawatir Clarity Act Ciptakan Aktivitas Ilegal Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Kelompok penegak hukum di Amerika Serikat (AS) menentang ketentuan utama dalam rancangan Undang-Undang (UU) Clarity atau Clarity Act. Kelompok tersebut memperingatkan pada pasal 604 dalam menciptakan celah dalam pengawasan dan mempersulit penyelidikan dan penuntutan aktivitas kripto ilegal.

Mengutip the block, Kamis, (25/6/2026), dalam surat bersama yang dikirim Selasa, 23 Juni 2026 kepada Departemen Kehakiman dan Gedung Putih, kelompok-kelompok tersebut menilai bahasa dalam pasal 604 berisi pengecualian yang luas yang dapat melindungi individu atau entitas yang memfasilitasi pergerakan kripto dari pertanggungjawaban regulasi.

"Kekhawatiran kami bukan pada invididu yang hanya menulis dan menerbitkan kode perangkat lunak, atau pada inovasi teknologi yang bertanggung jawab,” demikian disebutkan dalam surat itu.

"Sebaliknya, kekhawatiran kami adalah pada pengecualian luas yang dapat melindungi individu atau entitas yang aktivitasnya memfasilitasi pergerakan aset digital, menciptakan hambatan terhadap pengawasan yang sah, atau melemahkan otoritas investigasi dan penegakan hukum yang telah lama diandalkan oleh penegak hukum,” demikian seperti dikutip.

Surat tersebut ditandatangani oleh empat organisasi: Asosiasi Jaksa Distrik Nasional, Asosiasi Asisten Jaksa Amerika Serikat Nasional, Asosiasi Kepala Kepolisian Internasional, dan Asosiasi Sheriff Nasional.

Kelompok-kelompok tersebut juga berpendapat beberapa ketentuan lain dalam RUU tersebut akan "mengurangi transparansi, membatasi akuntabilitas, dan menciptakan celah" dalam kerangka kerja anti pencucian uang.

Kekhawatiran tersebut menggemakan kritik yang disampaikan pada Selasa oleh hampir 100 pemimpin Katolik yang mewakili jemaat di seluruh negeri. Hal itu memperingatkan RUU tersebut dapat melemahkan perlindungan yang dirancang untuk memerangi perdagangan manusia.

Debat tersebut sebagian besar berpusat pada Pasal 604, yang juga dikenal sebagai "Undang-Undang Kepastian Regulasi Blockchain" (BRCA). Awalnya, pasal ini merupakan RUU terpisah sebelum dimasukkan ke dalam Undang-Undang Klarifikasi.

Secara khusus, BRCA akan menawarkan perlindungan bagi pengembang non-kustodian, dengan mengklarifikasi bahwa mereka bukanlah pengirim uang. Kelompok penegak hukum dan para pemimpin Katolik sama-sama berpendapat bahwa pengecualian tersebut dapat menghambat upaya untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan terkait kripto.

Terlepas dari kritik tersebut, penasihat utama Gedung Putih untuk kripto, Patrick Witt mengatakan, Clarity Act adalah "RUU yang pro-regulasi dan pro-penegakan hukum."

"Perputaran uang di seluruh dunia semakin cepat, dan jika kita tidak menetapkan standar seperti Amerika Serikat, maka kita akan menjadi penerima strategi orang lain," kata Witt awal bulan ini.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.