Sukses

Warga Belanda Demo Tolak Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Bepergian

Tidak bisa berpegian tanpa surat vaksin, warga Belanda melakukan unjuk rasa.

Liputan6.com, Den Haag - Ratusan pengunjuk rasa berbaris menentang Corona pass di Belanda pada 25 September, yang mewajibkan bukti vaksinasi COVID-19 untuk masuk ke bar, restoran, teater, dan tempat lainnya.

Persyaratan baru untuk menunjukkan izin atau lolos tes uji COVID-19 mulai berlaku pada Sabtu, bertepatan dengan pencabutan hampir semua pembatasan sosial di negara itu, di mana 72 persen populasi telah menerima setidaknya satu dosis vaksin.

Masker masih wajib di transportasi umum, sedangkan siswa dan guru tidak lagi harus memakai masker di sekolah, dan aturan untuk jarak 1,5 meter di tempat-tempat umum juga dibatalkan, seperti dilansir dari Malay Mail, Minggu (26/09/2021).

Kerumunan beberapa ratus orang memenuhi di jalan-jalan ibukota pemerintah Belanda, Den Haag, dengan musik techno diputar melalui pengeras suara ponsel.

Mereka membawa spanduk mencela vaksin dan beberapa membandingkan pembatasan COVID-19 dengan tindakan yang diberlakukan oleh pemerintah yang represif. “Apartheid Medis. Hentikan paspor vaksin,” salah satu tanda berbunyi.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tuai Pro Kontra Masyarakat

Namun, sebagian besar masyarakat Belanda mendukung adanya Corona pass, yang juga menghadapi tentangan saat diperkenalkan di negara-negara Eropa lainnya seperti Italia dan Prancis. Langkah ini terutama menuai kritik dari sektor perhotelan di Belanda.

Lebih dari 40 persen pemilik bar dan restoran tidak berencana meminta sertifikat kepada pelanggan, kata asosiasi industri perhotelan Horeca Nederland, mengutip survei anggotanya.

Dikatakan banyak bisnis melihat persyaratan sebagai "alat politik" yang bertujuan untuk meningkatkan pengambilan vaksinasi.

"Bukan hanya tidak mungkin untuk ditegakkan, tetapi secara finansial akan merusak sektor yang baru mulai pulih," tambah asosiasi itu dalam sebuah pernyataan.

Keputusan untuk memperkenalkan izin itu juga menuai kritik dari dalam pemerintahan sementara Perdana Menteri, Mark Rutte.

“Jika kita berakhir di lingkungan di mana kita harus takut satu sama lain, kecuali kita dapat menunjukkan bukti, maka kamu benar-benar harus menggaruk-garuk kepala dan bertanya pada diri sendiri: Apakah ini arah yang ingin kita tuju?” Wakil Menteri Urusan Ekonomi Mona Keijzer mengatakan dalam sebuah wawancara surat kabar. 

 

Reporter: Cindy Damara

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.