WHO Tak Sarankan Pemerintah Paksa Warganya Terima Vaksin COVID-19

Direktur darurat WHO, Michael Ryan mengatakan bahwa vaksin COVID-19 yang telah ditemukan adalah suatu bentuk kemenangan atas pandemi yang telah melanda dunia selama berbulan-bulan. 

"Kisah vaksin adalah berita bagus. Ini adalah kemenangan usaha manusia, berpotensi, atas musuh mikroba," katanya.

Mengenai kewajiban membuat vaksin, dia berkata: "Saya pikir kita semua yang bekerja di bidang kesehatan masyarakat lebih suka menghindari itu sebagai cara untuk mengajak orang divaksinasi."

"Kami jauh lebih baik menyajikan data dan manfaat kepada orang-orang dan membiarkan orang mengambil keputusan sendiri.

"Ada keadaan tertentu ... di mana saya percaya bahwa satu-satunya hal yang bertanggung jawab adalah divaksinasi," tambahnya.

Menurut tinjauan WHO tentang kandidat vaksin yang berbeda, 51 vaksin telah memasuki uji coba pada manusia, 13 di antaranya telah mencapai pengujian massal tahap akhir.

Sementara itu, 163 kandidat vaksin lagi sedang dikembangkan di laboratorium dengan tujuan untuk pengujian pada manusia.

Ketika negara-negara mulai mendistribusikan vaksin dalam beberapa minggu dan bulan mendatang, direktur jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mendesak mereka untuk memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan.

"Ini bukan keputusan yang mudah," katanya sambil menetapkan pedoman WHO.

Tedros mengatakan petugas kesehatan yang berisiko tinggi terinfeksi adalah prioritas utama, ditambah orang dengan risiko tertinggi penyakit serius atau kematian karena usia mereka - sehingga mengurangi tekanan pada sistem kesehatan.

Dia mengatakan daftar tersebut nantinya harus diikuti oleh orang-orang dengan risiko lebih tinggi terkena penyakit parah karena kondisi yang mendasari, dan kelompok marjinal dengan risiko lebih tinggi.

Mekanisme ACT-Accelerator WHO, yang mengumpulkan risiko dan penghargaan di antara negara-negara kaya dan miskin, adalah upaya global untuk mempercepat pengembangan vaksin COVID-19, tes dan perawatan, serta membeli dan mendistribusikannya secara merata terlepas dari kondisi negara tersebut.

Namun, skema tersebut sangat membutuhkan dana hingga US $ 4,3 miliar, dengan tambahan US $ 23,9 miliar diperlukan pada tahun 2021.