Jutaan Dolar Dana Raib Usai KTT APEC 2018 di Papua Nugini

ilustrasi bendera Papua Nugini (AFP Photo)

Liputan6.com, Port Moresby - Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengaku prihatin atas temuan dana jutaan dolar raib setelah negaranya menjadi tuan rumah KTT APEC 2018. Tetapi menurutnya, masih terlalu dini untuk membuat tuduhan korupsi terhadap siapa pun.

Kepala Seksi Australia dari Otoritas Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) untuk Papua Nugini, Chris Hawkins, memperingatkan PM Papua Nugini James Marape bahwa dana senilai hampir AU$ 1,5 juta atau setara Rp 14,3 miliar telah menguap tanpa diketahui jelas penggunaannya setelah Papua Nugini (PNG) menyelenggarakan KTT APEC pada November tahun lalu.

Penyelenggaraan event diwarnai kontroversi mengenai biaya logistik dari perhelatan itu yang meroket disaat begitu banyak orang Papua Nugini berjuang dengan kemiskinan, demikian seoertu dikutip dari ABC Indonesia, Rabu (16/10/2019).

Chris Hawkins mengatakan dirinya telah menyurati PM James Marape bulan ini untuk melaporkan temuan ini.

Dalam suratnya diungkapkan ada ratusan pembayaran mencurigakan yang masih perlu diperiksa, termasuk lusinan pembayaran kepada perusahaan mobil sewaan yang tak diverifikasi oleh Otoritas APEC.

Diantaranya adalah anggaran luar biasa untuk pembelian, transfer, dan impor lusinan mobil Maserati yang disediakan untuk para pemimpin dunia berkeliling di sekitar Ibu Kota Port Moresby, yang memicu kemarahan yang meluas di kalangan publik Papua Nugini.

ABC telah memperoleh salinan surat itu, yang juga dikirim ke lima menteri lainnya dan tiga pejabat publik.

"Sejumlah pembayaran sebesar 3.245.052 kina (AU$ 1,4 juta) telah teridentifikasi tidak disahkan oleh Otoritas APEC tetapi dikeluarkan oleh Departemen PM & NEC dari dana APEC," bunyi surat itu.

Uang itu dilaporkan berhasil teridentifikasi setelah dilakukan peninjauan terhadap lebih dari 500 set dokumen pembayaran senilai lebih dari 24 juta kina (AU$ 10,5 juta) - tetapi sekitar 1.700 dokumen masih harus diperiksa.

Surat itu juga mengungkapkan anggaran sebesar AU$ 10,5 (atau setara Rp 100,5 miliar) juta mencakup 300 pembayaran terpisah, masing-masing senilai $ 21.600 (atau setara Rp 216 juta), yang dilakukan kepada sejumlah perusahaan selama periode empat hari pada akhir tahun keuangan 2017.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Joko Widodo berada di Papua NEW Guinea untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT APEC).

2 dari 2 halaman

Audit Internal

Papua Nugini menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT APEC 2018 (AP/Mark Schiefelbein)

Sebuah langkah audit terkait anggaran APEC belum rampung dilakukan, dan menurut surat dari otoritas itu, laporan akhir APEC harus mencakup audit atas laporan keuangan Otoritas APEC yang disiapkan oleh perusahaan auditor dan akuntan bonafit yang berbasis di PNG.

"Sementara auditor independen telah ditunjuk, Saya diberitahu kalau saat ini juga sedang berlangsung audit internal yang dilakukan oleh Pemerintah PNG," tulis Hawkins.

"Temuan ini tidak hanya bertentangan dengan UU APEC, tetapi juga menjadi masalah yang signifikan karena terkait dengan persepsi publik tentang transparansi." tambahnya.

Sementara itu PM Papua Nugini James Marape mengatakan kepada ABC, dirinya merasa terganggu dan prihatin dengan laporan anggaran yang menguap ini.

"Jutaan dana belum diketahui nasibnya, saya sangat prihatin - persisnya area pengeluaran yang mana? Saya tidak tahu uang itu untuk apa penggunaannya," katanya.

"Jutaan dana telah ditransaksikan untuk APEC, negara ini pantas untuk mengetahui dan semua pemangku kepentingan yang mendukung APEC layak untuk mengetahui dengan tepat status dari pengeluaran tersebut."

James mengaku telah meminta Chris Hawkins, Kepala Sekretaris Isaac Lupari dan Sekretaris Keuangan Ken Ngangan untuk menyampaikan laporan kepadanya pada akhir hari ini.

"Mereka mengatakan mereka sedang menunggu laporan audit datang, tetapi selain mengaudit laporan itu, saya juga meminta laporan serupa harus ditembuskan kepada kami, agar kami memiliki pengawasan atas apa yang sebenarnya terjadi," katanya kepada ABC.

"Saya melihat mereka saling menyalahkan."

Namun, menurut PM Marape masih terlalu dini untuk membuat dugaan korupsi.

"Saya tidak punya dasar untuk menetapkan fakta itu. Laporan akan menetapkan fakta itu."