Putin Tawarkan Warga Ukraina Paspor Rusia, Ini Respons Presiden Zelensky

Pada hari Rabu pekan lalu, pemimpin Rusia mengumumkan skema paspor yang akan diterapkan ke Donetsk dan Luhansk, dua republik yang diklaim telah direbut oleh separatis yang didukung Rusia pada tahun 2014, setelah Rusia mencaplok Krimea dari Ukraina.

Krimea sendiri dimasukkan ke Rusia, memberikan penduduknya hak kewarganegaraan yang sama dengan yang ada di Rusia.

Vladimir Putin mengatakan, orang-orang yang tinggal di Donetsk dan Luhansk --yang menganggap diri mereka adalah warga negara Rusia-- berhak atas paspor Rusia.

Pada hari Sabtu kemarin, Putin berkata: "Kami sedang mempertimbangkan untuk menyediakan prosedur yang disederhanakan (untuk memperoleh kewarganegaraan Rusia) bagi semua penduduk Ukraina."

Tanggapan Ukraina

Presiden terpilih Ukraina, Volodymyr Zelensky menyebut, paspor Rusia memberikan "hak kepada otoritas Rusia untuk menangkap warga Ukraina yang turun dalam aksi protes damai" dan "hak untuk tidak memiliki pemilu yang bebas dan kompetitif."

Dia juga menuntut "penghentian total" di wilayah Ukraina bagian timur dan Krimea, dengan menekankan bahwa negaranya "tidak akan pernah menyerah untuk bertahan".

Akan tetapi, Zelensky juga memberikan pesan bernada "damai", dengan mengatakan bahwa dia siap untuk negosiasi tentang konflik bersenjata yang telah merenggut sekitar 13.000 jiwa sejak 2014.

"Saya harap Rusia lebih banyak bermusyawarah dengan kami daripada menembak," tulisnya di Facebook.

Menjelang pelantikannya, Zelensky menggarisbawahi niatnya untuk "memperbarui hubungan" dengan Ukraina bagian timur dan memulai "perang informasi yang kuat untuk mengakhiri konflik".

Sebagai tanggapan, Rusia mengatakan ingin menunjukkan "penilaian yang baik", "kejujuran" dan "pragmatisme" sehingga relasi mereka bisa membaik.

Hubungan antara Kiev - Moskow semakin tegang pekan ini ketika Parlemen Ukraina mengesahkan undang-undang yang membuat penggunaan bahasa Ukraina wajib untuk pekerja sektor publik --termasuk di wilayah Ukraina timur yang menjadi pusat konflik kedua negara.

Seperti dirangkum BBC, undang-undang baru itu mengatur:

1. Bahasa Ukraina harus digunakan pada penanda, huruf dan iklan.

2. Saluran TV lokal menetapkan target 90% konten Ukraina.

3. Bahasa Ukraina harus diterapkan untuk semua tugas resmi pelayanan publik, mulai dari presiden hingga hakim, dokter dan pekerja bank.

Presiden terpilih Zelensky, yang bahasa ibunya adalah Rusia, membela undang-undang baru yang diperjuangkan oleh Petro Poroshenko --presiden Ukraina yang lengser pada pemilu tahun ini.

Namun, Zelensky mengaku berniat untuk meninjaunya terlebih dahulu begitu dia nanti resmi menjabat.