Sukses

Senat AS Akan Voting untuk RUU Penghentian Government Shutdown

Liputan6.com, Washington DC - Senat Amerika Serikat (majelis tinggi Kongres) akan melakukan voting pada Kamis 24 Januari 2019 mendatang untuk menentukan nasib rancangan undang-undang yang mampu menghentikan penutupan pemerintahan AS atau government shutdown.

Ini merupakan langkah bipartisan pertama di Senat yang ditujukan sebagai upaya untuk mengakhiri government shutdown, yang telah memasuki hari ke-32 per 24 Januari 2019.

Rancangan undang-undang itu berupa persetujuan Senat untuk mencairkan dana pemerintah federal.

Pemimpin Kubu Mayoritas Senat, Mitch McConnel (Republik) dan Pemimpin Kubu Minoritas Senat, Chuck Schumer (Demokrat) mengumumkan bahwa majelis akan melakukan voting untuk memulai rapat mengenai rancangan undang-undang tersebut.

Debat pada rancangan UU itu juga mencakup nasib anggaran pembangunan tembok di perbatasan AS - Meksiko senilai US$ 5,7 milliar yang diinginkan Presiden Donald Trump, atau, konsesi lain yang dapat dirundingkan oleh Trump dan Demokrat.

Jika RUU itu gagal mendapatkan minimum 60 suara yang diperlukan, para senator kemudian akan menggelar voting lagi untuk memulai rapat mengenai solusi jangka pendek untuk menyetop sementara government shutdown, yakni dengan membuka kembali pemerintah hingga 8 Februari 2019. House of Representatives (majelis rendah Kongres) telah menyetujui proposal solusi jangka pendek itu pekan lalu.

Tetapi RUU solusi jangka pendek itu juga membutuhkan minimum 60 suara, sebuah ambang yang akan sulit dijangkau dan akan membutuhkan dukungan bipartisan. Dan bahkan jika tindakan itu berlalu, Trump telah mengancam untuk memvetonya.

"Peluang untuk mengakhiri shutdown ini ada di kita semua," kata Pemimpin Kubu Mayoritas Senat, Mitch McConnel, seperti dikutip dari USA Today, Rabu (23/1/2019).

"Semua yang perlu terjadi adalah agar teman-teman Demokrat memprioritaskan kepentingan negara ketimbang politik ... dan memilih untuk menempatkan kebuntuan government shutdown di belakang kita."

Senator Lindsey Graham (Republik) mengatakan ia juga akan mengajukan proposal kepada Trump untuk mengakhiri penutupan. Graham mengatakan bahwa dia akan mendesak Trump untuk menandatangani langkah membuka kembali seluruh pemerintah federal jika Ketua House of Representatives, Nancy Pelosi (Demokrat) setuju untuk mengambil RUU bipartisan di Senat yang berurusan dengan tembok perbatasan dan masalah imigrasi lainnya.

Pelosi mengatakan dalam sebuah pernyataan, tidak ada alasan bagi para senator untuk tidak menyetujui langkah yang didukung Representatives karena proposal pendanaan yang dikandungnya telah membersihkan Senat.

"Senat Partai Republik perlu membuka kembali pemerintahan, tidak melanjutkan keterlibatan mereka dalam Trump Shutdown dengan suara untuk skema perbatasan dan imigrasi presiden yang tidak dapat diterima yang hanya meningkatkan kekacauan dan penderitaan di perbatasan," katanya.

"Trump harus berhenti menyandera rakyat Amerika, dan segera membuka kembali pemerintahan," lanjut Pelosi.

Sementara itu, fraksi Demokrat di House of Representatives mendorong RUU tagihan pengeluaran mereka sendiri yang akan menawarkan sekitar US$ 1 miliar untuk pembangunan partisi atau barikade baru di pos perbatasan, dan untuk mempekerjakan hakim imigrasi baru. Tetapi, rancangan itu tidak mencakup uang untuk dinding perbatasan sesuai keinginan Trump. RUU itu dipastikan akan mati di Senat AS yang didominasi Republik.

 

Simak video pilihan berikut:

 

2 dari 2 halaman

Tawaran Konsesi dari Kubu Sentris Partai Demokrat untuk Setop Shutdown

Ada juga dorongan konsesi yang tumbuh di House of Representatives dari fraksi Demokrat kubu sentris guna mencari jalan keluar dari government shutdown itu.

Sebuah draft yang diberikan kepada Ketua House of Representatives Nancy Pelosi mendorong kepemimpinan Demokrat untuk menawarkan presiden dan Republik suara untuk sebuah tembok di sepanjang perbatasan selatan bulan depan jika mereka memilih untuk membuka pemerintahan sebelum itu terjadi. Draf pertama kali dilaporkan oleh Politico.

Namun di sisi lain, pada Selasa 22 Januari 2019, Presiden Donald Trump menuduh Demokrat bermain politik dan mengindikasikan ia tidak berniat untuk mundur jika permintaannya akan pendanaan dinding perbatasan tidak sepenuhnya dikabulkan.

"Tanpa Dinding, Negara kita tidak akan pernah memiliki Perbatasan atau Keamanan Nasional," tulisnya di Twitter. "Dengan Dinding atau Pembatas Baja yang kuat, Tingkat Kejahatan (dan Narkoba) akan turun secara substansial di seluruh AS. Para Demokrat mengetahui hal ini tetapi ingin memainkan permainan politik."

Trump sebelumnya menggunakan nada yang tidak terlalu konfrontatif pada hari Sabtu ketika ia menggunakan pidato Gedung Putih untuk menguraikan apa yang ia sebut "kompromi yang masuk akal dari kedua belah pihak dapat merangkul" untuk mendanai pemerintah dan mengakhiri penutupan.

Senin malam, Senat mengeluarkan rancangan undang-undang termasuk proposal Trump. RUU ini adalah salah satu dari dua yang akan dipertimbangkan Senat pada Kamis mendatang.

RUU setebal 1.301 halaman akan menyediakan US$ 5,7 miliar untuk membangun tembok yang telah lama dijanjikan Trump di sepanjang perbatasan AS-Meksiko. Ini juga akan mencakup tiga tahun perlindungan bagi imigran muda yang dibawa ke negara itu secara ilegal dan bagi orang-orang yang diberikan Status Perlindungan Sementara (Temporary Protection Status) karena krisis di negara asal mereka.

Selain itu, RUU tersebut mencakup US$ 12,7 miliar dalam bentuk bantuan untuk para korban topan tahun lalu, kebakaran hutan, dan bencana alam lainnya.

Salah satu bagian dari RUU yang sudah menuai kritik dari kelompok imigrasi akan mengubah cara anak di bawah umur dari Amerika Tengah mencari suaka.

Loading
Artikel Selanjutnya
Berkaki Satu Tak Halangi Melissa Stockwell Jadi Atlet Triathlon Profesional
Artikel Selanjutnya
FBI Mulai Penyelidikan Kasus Penembakan di Markas AL Florida