Dinilai Serupa Perbudakan, Puluhan Ribu Warga Hongaria Tolak Aturan Buruh Terbaru

Liputan6.com, Budapest - Sekitar 10.000 orang melakukan aksi protes besar-besaran di ibu kota Hongaria, Budapest, pada Minggu 16 Desember. Mereka menolak penetapan undang-undang ketenagakerjaan terbaru, yang dinilai kian menunjukkan pemerintahan otoriter Perdana Menteri Viktor Orban.

Aksi protes bertajuk "Merry Xmas Mr Prime Minister" itu adalah keempat kalinya terjadi dalam sepekan terakhir, yang digerakkan oleh koalisi partai oposisi kiri.

Dikutip dari NBC News pada Senin (17/12/2018), aksi protes melawan kebijakan pemerintahan Orban juga diikuti oleh mahasiswa dan warga sipil, yang bersama-sama menyuarakan dukungan terhadap keluhan serikat pekerja.

Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Hongaria dan Uni Eropa saat berjalan dari pusat kota menuju gedung parlemen di tengah gempuran udara beku musim dingin.

Mereka juga terlihat membawa berbagai spanduk protes dengan slogan termasuk "Jangan mencuri" dan "Pengadilan Independen!". Kerumunan demonstran membengkak menjadi sekitar 10.000 orang saat mereka mencapai Parlemen Hongaria.

"Ketidakpuasan terus meluas," kata Andi (26), seorang mahasiswa sosiologi setempat. "Pemerintah telah meloloskan dua undang-undang pada pekan ini, yang tidak mewakili kepentingan masyarakat Hongaria."

Undang-undang ketenagakerjaan yang baru memungkinkan perusahaan untuk menetapkan kebijakan lembur hingga 400 jam per tahun. Hal itu, menurut para kritikus, dinilai serupa dengan "hukum perbudakan".

Selain itu, pemerintah Hongaria juga mengesahkan undang-undang untuk membentuk pengadilan administratif baru yang akan memberi hak jawab pemerintah dalam mengawasi isu-isu sensitif seperti undang-undang pemilihan, protes, dan korupsi.

Simak video pilihan berikut: