Sukses

AS dan Amnesty International Kecam Perlakuan China terhadap Uighur

Liputan6.com, Washington DC - Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengecam perlakuan pemerintah China terhadap kelompok etnis muslim Uighur.

Dalam pidato tentang kebebasan beragama di dunia pada Jumat 21 September 2018 lalu, Pompeo mengemukakan "ratusan ribu dan mungkin jutaan suku Uighur ditahan bertentangan dengan kehendak mereka di yang disebut 'kamp pendidikan kembali' di mana mereka dipaksa menjalani indoktrinasi politik serta pelecehan lain yang memualkan," demikian seperti dilansir VOA Indonesia, Selasa (25/9/2018).

Menyikapi komentar Pompeo, Beijing menyanggah taksiran bahwa lebih dari satu juta Muslim Uighur yang minoritas telah ditahan di kamp-kamp internir di Provinsi Xinjiang, China barat.

Orang Uighur adalah kelompok etnis muslim keturunan Turki yang terkonsentrasi di Provinsi Xinjiang barat, di mana mereka membentuk mayoritas. Namun, status itu berubah menyusul migrasi oleh anggota kelompok Han yang mayoritas.

China telah menghadapi kritik keras dalam beberapa bulan terakhir, karena laporan tentang perlakuan yang dianggap membatasi kebebasan untuk mengekspresikan hak beragama kelompok muslim Uighur.

Negeri Tirai Bambu dituduh menjalankan "kamp pendidikan", di mana orang Uighur dipaksa untuk meninggalkan aspek keyakinan agama mereka dengan seolah-olah belajar tentang budaya dan paham komunis China.

Kampanye di Xinjiang juga datang di tengah penindasan yang lebih luas terhadap agama di Tiongkok, dengan minoritas Kristen di negara itu juga menjadi sasaran, menurut laporan AS.

Dalam surat kepada Pompeo, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin bersama anggota Kongres dari kedua fraksi (Republik dan Demokrat) bulan lalu meminta agar para pejabat China yang terlibat menahan muslim Uighur dikenakan sanksi. Pompeo tidak mengatakan apakah ia akan mengenakan tindakan hukuman.

Ia juga mengatakan cemas dengan nasib penganut Kristen di China, yang menurutnya "menjadi sasaran penumpasan oleh pemerintah." Pemerintah China, katanya, "menutup gereja, membakar kitab suci Injil dan memerintahkan pengikut menandatangani dokumen menolak kepercayaan mereka."

 

Simak video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Amnesty International Ikut Mengecam

Organisasi hak asasi manusia Amnesty International turut mengecam perlakuan pemerintah China terhadap kelompok muslim Uighur, dan mendesak agar Beijing menghentikan tindakan represifnya terhadap mereka.

"China harus menghentikan represi yang sistematis dan memberikan penjelasan mengenai nasib sekitar satu juga orang mayoritas Muslim yang ditahan secara sewenang-wenang di daerah otonomi Uighur Xinjiang," kata Amnesty International saat meluncurkan laporan terbarunya pada 24 September 2018.

"Pemerintah setempat dalam setahun terakhir meningkatkan kampanye penahanan massal, pengawasan intrusif, indoktrinasi politik, asimilasi paksa terhadap etnis Uighur dan Kazakhs serta kelompok etnis lainnya. Mayoritas keluarga korban tidak mendapatkan informasi mengenai nasib orang-orang yang mereka cintai. Mereka juga ketakutan untuk berbicara mengenai penahanan tersebut."

Lebih lanjut, Direktur Amnesty International Asia Timur Nicholas Bequelin mengatakan, "Pemerintah China tidak boleh diijinkan untuk terus melakukan kampanye kejam ini terhadap etnis minoritas di barat laut China. Pemerintah di seluruh dunia harus meminta pertanggung jawaban China atas kekejaman yang terungkap di Xinjiang."

"Keluarga telah cukup menderita. Ratusan ribu keluarga telah tercerai berai oleh kampanye masif ini. Mereka putus asa mencari informasi mengenai apa yang terjadi pada orang-orang yang mereka cintai. Sekarang waktunya otoritas China memberikan mereka jawaban."

Dalam laporan terbaru berjudul 'China Where are they? Time for answers about mass detentions in Xinjiang Uighur Autonomous Region', Amnesty International memaparkan mengenai penderitaan orang-orang yang telah kehilangan kontak dengan keluarga ataupun teman mereka yang yang ditahan di Xinjiang.

Amnesty International mewawancarai lebih dari 100 orang di luar China yang telah kehilangan anggota keluarga mereka di Xinjiang dan orang-orang yang disiksa di kamp-kamp penahanan di sana.