Pertemuan Indonesia, Filipina, dan Malaysia Akan Bahas Isu Marawi

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia, Filipina, dan Malaysia akan mengadakan pertemuan trilateral yang bertempat di Manila, pada 22 Juni 2017. Agenda utama pertemuan itu akan membahas isu keamanan dan terorisme di kawasan tiga negara.

Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri RI dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (20/6/2017).

Agenda itu merupakan edisi kedua pertemuan trilateral antara ketiga negara. Jilid pertama sempat dilaksanakan di Yogyakarta pada 5 Mei 2016. Agenda utama pada pertemuan lalu membahas isu keamanan maritim di kawasan tiga negara.

Kini, isu yang diangkat pada pertemuan trilateral tersebut adalah mengenai isu keamanan dan terorisme. Urgensi diangkatnya isu itu terkait situasi pertempuran di Marawi, Provinsi Lanao del Sur, Mindanao, Filipina selatan.

"Pertemuan itu akan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri, Panglima Angkatan Bersenjata, Kepala Kepolisian, badan penanggulangan atau kontra terorisme, dan badan intelijen dari masing-masing negara. Mereka akan membahas tentang perkembangan situasi di Filipina selatan, Marawi salah satunya, dan dampaknya terhadap kawasan tiga negara," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir.

Poin pembahasan dalam pertemuan tersebut difokuskan pada tiga aspek. Pertama adalah pertukaran informasi tentang kondisi terkini, tantangan, hambatan, dan potensi kerjasama terkait situasi di Marawi.

Aspek kedua, ketiga negara akan menyampaikan masalah terorisme yang tumbuh di kawasannya menggunakan perspektif kewilayahan masing-masing.

"Khususnya terkait dengan keterlibatan warga dari tiga negara yang terlibat menjadi foreign fighters di Marawi dan kawasan lain. Seperti yang kita tahu sempat ada laporan terkait WN Indonesia dan Malaysia yang turut bertempur di sana. Kita juga akan coba memperbaharui informasi tersebut," ucap Arrmanatha.

Ketiga, pertemuan trilateral itu akan membahas prospek jangka panjang kooperasi tiga negara untuk melakukan pencegahan tumbuhnya terorisme, radikalisme, dan ekstremisme di kawasan masing-masing. Khususnya dalam konteks kontrol perbatasan, pertukaran intelijen, dan kooperasi penegakan hukum.

"Bahwa kini penanganan untuk isu terorisme bukan hanya pada pemberantasannya saja atau berfokus pada law enforcement approach, namun juga pada aspek pencegahannya. Kita juga menekankan pada aspek soft power approach, yakni dengan penguatan kapasitas sosial masyarakat serta pemberdayaan ekonomi," tambah Arrmanatha.

Pertemuan trilateral di Manila pada 22 Juni 2017 nanti masih merupakan taraf diskusi antara perwakilan masing-masing negara, khususnya untuk penyelarasan pandangan terkait isu keamanan dan terorisme di kawasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

Adapun kebijakan konkret untuk isu keamanan dan terorisme di tahun-tahun ke depan, baru dapat dirancang setelah pertemuan trilateral di Manila nanti, menggunakan hasil pembahasan dari masing-masing perwakilan negara.

"Mekanismenya sama seperti pertemuan trilateral di Yogyakarta Mei 2016 lalu. Isunya dibahas terlebih dahulu oleh masing-masing negara, barulah dibuat kebijakan konkretnya, berupa prosedur operasi standar misalnya. Pertemuan di Manila nanti sama," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal, melengkapi pernyataan Arrmanatha.

"Namun prediksinya, kebijakan konkret untuk isu terorisme dapat dibentuk lebih cepat ketimbang kebijakan konkret isu keamanan maritim tahun lalu. Dulu kita mulai dari nol. Tapi sekarang, pasca-trilateral di Yogyakarta, kita sudah punya landasannya," tambah Iqbal.

Pihak Kemlu menyampaikan bahwa pertemuan trilateral nanti mampu menghasilkan hasil luaran yang beragam. Mulai dari kebijakan yang bersifat pencegahan dengan pendekatan pemberdayaan hingga keterlibatan otoritas penegakan hukum maupun angkatan bersenjata masing-masing negara untuk membantu isu terorisme di tiga kawasan.

"Namun lagi, kebijakan itu harus memperhatikan konstitusi. Kita sangat menekankan agar kebijakan yang diproduksi dari pertemuan trilateral nanti tetap menghargai konstitusi dari masing-masing negara," jelas Arrmanatha.