Sukses

Vonis 5 Tahun Penjara Anwar Ibrahim Disorot Dunia

Kecaman terhadap vonis 5 tahun Anwar Ibrahim itu di antaranya disampaikan pihak Kantor HAM PBB dan Lembaga Pemantau HAM.

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Vonis penjara 5 tahun terhadap pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, menuai protes. Pihak Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR), misalnya, mengecam keputusan Mahkamah Agung Malaysia yang menolak kasasi Anwar dalam kasus sodomi.

"Dakwaan terhadap mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia itu seharusnya bukan dakwaan pidana," ucap juru bicara OHCHR seperti dilansir BBC, Rabu (11/2/2015).

Anwar Ibrahim mulai menjalani hukuman setelah Mahkamah Persekutuan, lembaga setingkat Mahkamah Agung pada Selasa 10 Februari 2015 menolak kasasi vonis 5 tahun penjara karena melakukan sodomi terhadap mantan asistennya, Mohd Saiful Bukhari Azlan.

Tak hanya OHCHR. Australia juga menyampaikan protes atas penolakan kasasi tersebut. Dalam pernyataannya, pemerintah Australia mengatakan sangat kecewa atas penolakan kasasi.

"Kami sangat prihatin atas beratnya hukuman dan kami telah menyampaikan keprihatinan tersebut kepada pemerintah Malaysia," demikian pernyataan pemerintah Australia.

Disorot Dunia

Pun demikian Human Rights Watch atau Lembaga Pemantau HAM yang menyebut hukuman itu sebagai penyiksaan. Sementara Amnesti Internasional mengatakan hukuman akan berdampak buruk bagi kebebasan berpendapat.

Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebutannya di Malaysia, sebelumnya menegaskan kasus sodomi ini adalah bagian dari kampanye untuk mendiskreditkannya dan menghadangnya di dunia politik.

Usai putusan kasasi pada Selasa 10 Februari 2015, istri Anwar, Wan Azizah Wan Ismail, yang menjabat sebagai pengurus Partai Keadilan Rakyat, mengatakan kasus suaminya membuat Malaysia menjadi perhatian dunia.

"Kita disorot dunia dan kita disorot dunia karena alasan-alasan yang salah," ungkap Wan Azizah Wan Ismail.

Anwar yang kini berusia 67 tahun menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, tapi mengalami kisruh pada tahun 1998.

Pada masa itu Anwar Ibrahim dikenai dakwaan korupsi dan sodomi. Kemudian ia dinyatakan bersalah, namun pengadilan menganulir dakwaan sodomi pertama tersebut.

Kini, ia kehilangan kursinya sebagai anggota parlemen dari daerah pemilihan Permatang Pauh, Negara Bagian Penang. Padahal sebelumnya, Anwar Ibrahim yakin kasasinya dikabulkan meski ia mengaku siap melanjutkan perjuangan bila harus masuk penjara. (Ans)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini