Kapten Kapal Sewol Terancam Bui Seumur Hidup

Liputan6.com, Seoul - Tak sekadar hujatan yang  diarahkan pada Lee Joon-seok. Kapten Kapal Sewol rute Incheon-Jeju yang tenggelam pada Rabu 16 April 2014 itu juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum. Vonis berat menantinya.

Laporan terbaru menyebut, dakwaan pembunuhan dikenakan pada sang kapten. Ia dituduh meninggalkan kapalnya yang karam, namun memerintahkan para penumpang -- yang sudah memakai jaket pengaman -- untuk tak meninggalkan tempat. Fakta menunjukkan, mayoritas 172 orang yang selamat adalah mereka yang terjun ke laut dan mengabaikan perintah.

Tragedi Sewol menewaskan 281 penumpangnya, kebanyakan adalah murid sekolah menangah yang akan berwisata ke Jeju. Sementara 23 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

Selain Lee, 3 awak Sewol lainnya  juga didakwa dengan pembunuhan. Jika terbukti bersalah, mereka bisa menghadapi hukuman penjara seumur hidup.

"Empat orang yang didakwa melarikan diri meninggalkan pasien, memicu hilangnya banyak korban jiwa," kata jaksa Ahn Sang-don, seperti Liputan6.com kutip dari BBC, Kamis (15/5/2014).

Kapten Kapal Sewol, Lee Joon - seok sebelumnya sempat memberikan pembelaan. Ia mengaku tak mengizinkan penumpang meninggalkan Sewol, karena tim penyelamat belum tiba. Ia khawatir dengan keselamatan penumpang dalam air laut yang begitu dingin.

Jaksa juga memperkarakan 11 kru atas dakwaan kelalaian. Hanya 172 penumpang selamat, termasuk 22 dari 29 kru Sewol.

Pihak berwenang juga telah menangkap beberapa orang yang tidak berada dalam Sewol saat kapal itu tenggelam. Termasuk 5 pejabat perusahaan pemilik feri, Chonghaejin Marine Company, dan seorang karyawan dari sebuah perusahaan alat pengaman inspeksi swasta. Yang terakhir diduga gagal melakukan pengawasan terhadap perlengkapan keselamatan kapal.

Sebelumnya, Presiden Korea Selatan (Korsel)  Park Geun-hye mengecam keras tindakan kapten kapal feri Sewol. Apa yang dilakukan kapten kapal dan awak lainnya tak bisa diterima akal sehat. Itu seperti tindakan pembunuhan yang tak bisa ditolerir," ujar Presiden Park Geun-hye, seperti dimuat Yonhap, Senin (21/4/2014). (Riz)