Data Penyandang Disabilitas Jadi Dasar Kebijakan Jawa Tengah

Liputan6.com, Jakarta - Data penyandang disabilitas jadi hal penting dalam merumuskan kebijakan. Hal ini disadari oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengatakan, Pemprov Jateng kini berfokus pada sinkronisasi data dan penguatan regulasi yang dapat menyentuh akar permasalahan para penyandang disabilitas di 35 kabupaten/kota.

Hingga kini, Pemprov Jateng telah mengantongi peta sebaran disabilitas sebagai basis kebijakan. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Jateng, ada sekitar 100 ribu penyandang disabilitas yang tersebar di provinsi ini.

Taj Yasin menyatakan, keberadaan data tersebut menjadi modal penting bagi Pemprov Jateng untuk menata dan mengkaji ulang kebijakan terkait disabilitas.

"Kami akui memang masih ada kekurangan dalam akses pendidikan dan kelayakan hidup. Justru karena itu, saat ini kami mulai menata kembali agar pemenuhan hak dan akses bagi para penyandang disabilitas bisa lebih presisi," ucapnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jateng Tahun 2026 di Semarang, Jumat (6/2/2026).

Taj Yasin menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, fokus utama pemerintah adalah melakukan kampanye masif terkait sekolah inklusi serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap disabilitas. Langkah ini dianggap sebagai fondasi penting sebelum masuk ke tahap pemenuhan hak yang lebih teknis.

Penerapan sekolah inklusi di wilayah Jateng terus didorong untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau disabilitas.

“Pemprov Jateng berkomitmen untuk memberikan fasilitas dan akses serta memenuhi hak para penyandang disabilitas secara sistematis dan terintegrasi.”

"Masyarakat harus paham dulu bahwa saudara-saudara kita ini butuh kelayakan hidup. Kita ingin mereka punya akses pendidikan agar bisa mandiri, bahkan hingga mampu menjadi kepala rumah tangga yang berdaya secara ekonomi," ucapnya.

Melalui Musrenbang 2026, Pemprov Jateng memastikan bahwa setiap usulan dari komunitas difabel akan diintegrasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Wagub juga menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jateng untuk mengkaji ulang efektivitas sekolah inklusi agar tidak ada lagi anak disabilitas usia sekolah yang tertinggal.

Dalam acara itu, perwakilan dari Roemah Difabel Jawa Tengah, Didik Sugiyanto, menyampaikan aspirasi kepada Pemprov Jateng. Ia menyoroti pentingnya penyelesaian Rencana Aksi Daerah (RAD) Disabilitas sebagai mandat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

"Kami merasakan masih ada penyandang disabilitas usia sekolah yang tidak sekolah, dan usia produktif yang tidak bekerja. Kami mohon dukungan agar RAD segera diselesaikan, sehingga solusi permasalahan bisa berjalan sistematis," ucapnya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengapresiasi Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., yang telah dikukuhkan sebagai Bapak Asuh Disabilitas Jawa Tengah.