Anak Daerah dengan Kesulitan Fungsional Hadapi Tantangan Ganda, Ini Peran Pendataan Inklusif

Liputan6.com, Jakarta - Anak dengan kesulitan fungsional atau disabilitas yang tinggal di daerah pelosok kerap mengalami berbagai tantangan.

Seperti, LS, seorang anak perempuan berusia 12 tahun dari Kecamatan Jejangkit, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Setiap hari, ia berangkat sekolah seperti anak-anak lainnya.

LS memang memiliki kesulitan fungsional, tapi kedua orangtuanya tetap memilih menyekolahkannya di sekolah formal biasa. Bukan tanpa alasan, akses menuju Sekolah Luar Biasa (SLB) di ibu kota kabupaten berjarak 35,7 km dengan kondisi jalan yang tidak mudah dilalui.

Pilihan ini mencerminkan kenyataan di banyak daerah bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus seringkali menghadapi tantangan ganda. Yakni keterbatasan pada dirinya sendiri sekaligus keterbatasan akses pendidikan dan layanan sosial.

LS sesungguhnya bukan sosok yang disasar oleh UNICEF. Namun, bisa menjadi penggugah empati bahwa anak-anak seperti LS yang mengalami kesulitan fungsional perlu mendapat perhatian juga.

Untuk menjangkau anak-anak itu, tahun ini Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN bersama UNICEF Indonesia memperkuat Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 (PK-25) dengan menambahkan Child Functioning Module (CFM). Modul ini dirancang untuk memetakan kesulitan fungsional pada anak usia 2–4 tahun dan 5-17 tahun.

Selama ini, data tentang anak dengan kesulitan fungsional masih jarang, karena definisinya sempit dan metode pengumpulannya belum seragam. Dengan CFM, pemerintah bisa mendapatkan gambaran lebih utuh: mulai dari kemampuan anak dalam melihat, mendengar, berbicara, berjalan, belajar, hingga mengendalikan emosi dan menjalin pertemanan.

Kemendukbangga/BKKBN sendiri memiliki basis data keluarga yang setiap lima tahun sekali, pendataannya dilakukan secara door to door. Dilengkapi dengan pemutakhiran tahunan agar selalu sesuai kondisi terkini.

Data by name by address inilah yang membuat basis data BKKBN kerap dijadikan rujukan bagi instansi lain dalam menyusun kebijakan.

Dengan hadirnya CFM, data tersebut kini menjadi lebih inklusif. Tidak lagi sebatas angka jumlah keluarga, tetapi juga memuat informasi detail tentang anak-anak dengan kesulitan fungsional yang selama ini kerap terlewat dalam pendataan resmi.

Dalam konteks penurunan stunting, data CFM sangat relevan. Anak dengan kesulitan fungsional sering kali lebih rentan karena mengalami hambatan makan dan minum, gangguan motorik atau sensorik, hingga keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan.

Melalui data ini, intervensi gizi, imunisasi, maupun terapi tumbuh kembang bisa lebih tepat sasaran.

Selain itu, pendataan CFM juga memberi peluang agar anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sehingga mereka tidak lagi luput dari program bantuan sosial maupun layanan publik.

Kehadiran CFM dalam Pemutakhiran PK-25 menjadi penanda bahwa data bukan hanya sekadar deretan angka. Di baliknya ada wajah-wajah anak dengan kesulitan fungsional yang meski memiliki keterbatasan, tetap bersemangat mengejar pendidikan.

Dengan data yang semakin inklusif, pemerintah dapat lebih memastikan bahwa tidak ada anak yang terlewat dari perhatian negara. Sekaligus membuka jalan agar anak-anak dengan kesulitan fungsional tetap punya kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi.