Anggota Komisi VIII DPR RI Minta KND Konfirmasi Dugaan Intimidasi Atlet Disabilitas oleh NPCI Kabupaten Bekasi

Liputan6.com, Jakarta Dugaan pengusiran atlet disabilitas oleh National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi membuat Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, angkat bicara.

Selly mendorong Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas untuk segera mengonfirmasi laporan sejumlah atlet difabel. Bukan hanya terkait pengusiran tapi juga dugaan intimidasi dan penundaan gaji.

“Saya memandang bahwa peristiwa yang menimpa sejumlah atlet disabilitas binaan NPCI Kabupaten Bekasi bukan hanya persoalan teknis keolahragaan, melainkan juga menjadi cermin bagaimana negara, melalui lembaga-lembaganya, memperlakukan warganya yang berada dalam posisi paling rentan,” kata Selly dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (17/6/2025) mengutip Antara.

Selain itu, Selly juga meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi dan NPCI setempat untuk memberikan penjelasan terbuka sekaligus mengambil langkah pemulihan yang adil dan manusiawi terhadap para atlet.

Selly menilai, apabila dugaan itu benar terjadi, terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, ia mendesak agar pemerintah mengusut tuntas kasus itu.

Lebih lanjut, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII itu menilai kasus tersebut pun menunjukkan sistem perlindungan sosial di tanah air yang masih menyisakan celah yang harus segera diperbaiki. Selly menekankan atlet disabilitas telah berperan bagi daerah dan bangsa.

Dalam keterbatasan fisiknya, kata Selly, mereka telah menyumbangkan prestasi. Maka dari itu, ia menilai para atlet itu harus dihormati, dihargai, dan dipenuhi hak-haknya, termasuk hak atas rasa aman, kejelasan status, dan penghargaan yang layak atas kontribusinya.

“Saya percaya bahwa keberpihakan terhadap penyandang disabilitas bukan diukur dari seberapa sering kita menyebut kata inklusi, melainkan sejauh mana kita mampu memastikan bahwa mereka tidak didiamkan ketika diperlakukan secara tidak adil,” ucapnya.

Selly pun menegaskan bahwa dirinya siap mengawal persoalan itu dengan serius.

“Karena bagi kami, perlindungan terhadap penyandang disabilitas bukan sekadar program sosial, melainkan amanat ideologis dan konstitusional dalam membangun Indonesia yang berkeadilan dan berperikemanusiaan,” ujarnya.

Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial lantaran atlet disabilitas mengatakan dirinya diusir dari mes.

Dalam video itu, beberapa atlet terlihat membawa koper dan ransel di tepi jalan raya setelah keluar dari mes atlet, Villa Putra Cakung, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Bekasi, Jawa Barat.

Salah satu atlet NPCI Kabupaten Bekasi, Indah Permatasari, mengungkap alasan di balik terusirnya ia dan rekan-rekannya dari mes.

“Kenapa kita dikeluarkan dari mes? Karena kita tidak ada pemanggilan di SK (surat ketentuan) sebagai atlet NPCI Kabupaten Bekasi, karena perihal kita meminta hak kita,” ujar Indah kepada wartawan, dikutip pada Rabu (18/6/2025).

Perempuan 25 tahun itu mengatakan bahwa para atlet mencoba menagih hak gaji mereka yang belum dibayarkan selama dua bulan dan hanya dibayarkan sejumlah satu bulan.

“Kemarin hari Kamis kita ke kantor NPCI Kabupaten Bekasi meminta hak kita, gaji kita yang dua bulan nggak dikasih sekarang udah jalan tiga bulan. Kita dikasih cuma satu bulan, lah kita menanyakan kenapa cuma dikasih satu bulan mereka tidak ada alasan apapun,” papar Indah.

“Perihal kita tidak ada di SK pemanggilan itu, alasannya karena katanya kita dihukum, kita juga nggak tahu dihukuman karena apa, cuma menyuarakan hak-hak kita sebagai atlet NPCI Kabupaten Bekasi,” imbuhnya.

Indah mengungkap, sebelumnya kejadian seperti ini tak pernah terjadi lantaran ada ancaman dan intimidasi sehingga para atlet takut untuk bersuara.

“Sebelumnya sih belum (pernah terjadi), karena atlet-atlet itu mungkin ingin bersuara tapi mereka takut nama mereka dicoret dari SK, diancam atau diintimidasi, karena mungkin banyak yang pada mencari nafkah di NPCI Kabupaten Bekasi,” paparnya.

“Ya seperti banyak yang punya keluarga atau punya orangtua yang harus dia nafkahi tapi mereka pun ingin  bersuara atau ingin berkoar tapi mereka takut. Ancamannya kalau berkoar atau protes dan tidak suka dengan kepengurusan yang sekarang silakan keluar dan cari NPCI lain.”

Menanggapi kasus viral ini, Humas NPCI Kabupaten Bekasi, Abdul Rouf, menjelaskan bahwa pihaknya tidak mengusir para atlet melainkan hanya tidak memanggil lantaran adanya kebijakan degradasi dan nihilnya ajang olahraga di 2025.

“Terkait beredarnya video viral itu, perlu kita tekankan bahwa kita itu dalam masa libur pada waktu itu dan pemanggilan atlet itu baru tanggal 9 Mei. Teman-teman bukan dalam artian diusir tapi mereka adalah orang-orang yang tidak terpanggil, akhirnya mereka mengambil barang-barang mereka untuk pulang ke rumahnya masing-masing,” kata Abdul.

“Dan itu dijadikan bahan gorengan bahwa mereka diusir, tidak ada dari pengurus yang mengatakan mengusir teman-teman,” tambahnya.

Secara total, lanjut Abdul, atlet yang tidak dipanggil jumlahnya hampir 40 orang. Mengingat ada beberapa aturan terbaru dari NPCI bahwa beberapa nomor tanding di event selanjutnya tidak dipertandingkan. Salah satunya cabang yang dimainkan para atlet tuna rungu wicara (TRW).

Abdul tak memungkiri bahwa 40 orang yang tidak dipanggil bukan hanya TRW, tapi juga atlet disabilitas fisik.

“Ada yang daksa ada yang tuna rungu tapi ada dua kriteria (tidak dipanggil), yang pertama indisipliner dan yang kedua adalah promosi degradasi. TRW termasuk degradasi karena sudah tidak dipertandingkan, tidak mungkin kita bina karena memang sudah tidak ada nomor tandingnya menurut aturan pusat.”

Abdul mengatakan, atlet yang tidak dipanggil tahun ini masih memiliki kemungkinan untuk dipanggil tahun depan. Khusus tahun ini, mengingat nihilnya ajang olahraga, maka degradasi atlet pun dilakukan.

Terkait intimidasi, Abdul mengatakan bahwa jika memang ada ancaman maka perlu ada bukti.

“Butuh bukti, ada nggak bukti chat atau bukti suara atau bukti rekaman yang mengatakan bahwa kami mengintimidasi mereka, saya yakin tidak ada.”

Sedangkan, terkait gaji yang tidak dibayarkan selama hampir tiga bulan, Abdul memberi jawaban lain.

“Untuk gaji itu biasanya kita membayarkan setelah bulan habis. Untuk bulan Mei dibayarkan bulan Juni. Nanti bulan Juni setelah selesai baru kita bayarkan bulan Juli, seperti itu,” pungkasnya.