Dorong Pembangunan Kota Inklusif, Ketua DPRD Sidoarjo Dukung Audit Aksesibilitas Ruang Publik

Liputan6.com, Jakarta Upaya mewujudkan Sidoarjo sebagai kota inklusif mendapat dukungan dari Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih.

Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan terbatas dengan perwakilan Koalisi Penyandang Disabilitas Sidoarjo di ruang kerja Ketua DPRD, pada Jumat, 23 Mei 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Abdillah menegaskan komitmen DPRD Sidoarjo untuk mempercepat implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di berbagai sektor.

Abdillah juga mendorong partisipasi penuh dan bermakna perwakilan disabilitas dalam pengambilan kebijakan, termasuk pembuatan peraturan bupati (perbup) sebagai petunjuk teknis perda disabilitas dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam pertemuan itu, Abdillah Nasih juga menyoroti minimnya aksesibilitas ruang publik khususnya gedung-gedung pemerintahan di Sidoarjo yang belum ramah penyandang disabilitas.

Belakangan pihaknya setuju agar dilakukan audit aksesibilitas ruang publik agar ramah bagi difabel.

Lebih lanjut, Abdillah juga mendukung dibentuknya komite disabilitas daerah atau komite penyandang disabilitas Sidoarjo untuk mempermudah koordinasi komunitas penyandang disabilitas dengan berbagai pemangku kepentingan.

Sementara itu, Humas Koalisi Penyandang Disabilitas Sidoarjo, Shabil Kurnia Hidayat, menyambut baik dukungan dari Ketua DPRD. Dalam keterangannya, Shabil menyatakan bahwa pertemuan ini menjadi langkah penting menuju Sidoarjo yang lebih inklusif.

“Kami mengapresiasi komitmen DPRD Sidoarjo. Dukungan ini memberikan harapan besar bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses yang setara, baik dalam layanan publik, pendidikan, maupun kesempatan kerja,” ungkap Shabil dalam keterangan pers dikutip Senin (26/5/2025).

Shabil juga menyoroti tiga isu utama yang dibahas dalam pertemuan, yaitu: 

1. Alokasi anggaran khusus untuk program disabilitas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD); 
2. percepatan penyusunan Perbup sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda; dan
3. pembentukan komite penyandang disabilitas Sidoarjo.  

“Kami berharap langkah-langkah ini dapat segera direalisasikan untuk memastikan kebijakan yang inklusif benar-benar terwujud,” tambahnya.

Koalisi berharap kerja sama ini menjadi model bagi daerah lain dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas, sejalan dengan prinsip “Nothing About Us Without Us.”