Pelindungan Hak Akses Politik dan Keadilan bagi Penyandang Disabilitas di Jabar Masih Bermasalah, Begini Analisis Ohana

Masalah-masalah disabilitas terkait akses politik dan keadilan timbul karena berbagai faktor, seperti:

• Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman penyelenggara Pemilu mengenai ragam penyandang disabilitas
• Aplikasi data yang sudah tersedia www.datajabar.go.id tidak di-follow up
• Belum tersedia regulasi/kebijakan khusus yang mendukung kuota keterwakilan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara maupun peserta Pemilu
• Kurangnya edukasi tentang hak-hak politik bagi penyandang disabilitas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

• Belum optimalnya akomodasi yang layak serta aksesibilitas yang disediakan oleh penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas berat
• Kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai prosedur kepemiluan dari Penyelenggara Pemilu mengenai hak politik bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual
• Sosialisasi Pemilu yang diselenggarakan belum sepenuhnya menyediakan pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas
• Fasilitas tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak akses
• Penyandang disabilitas belum secara optimal dilibatkan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan seperti dalam aktivitas forum antarpelaku untuk menyusun rencana pembangunan nasional dan daera (Musrenbang) dari tingkat desa sampai dengan provinsi
• Tidak adanya alokasi anggaran untuk penguatan dan pengembangan organisasi disabilitas
• Tidak adanya sosialisasi mengenai swakelola tipe tiga pengadaan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh organisasi penyandang disabilitas.

Masalah akses politik dan keadilan yang tak ditangani dapat memicu dampak negatif, seperti:

• Ketersediaan data penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih tidak lengkap
• Penyandang disabilitas tidak mendapatkan akses untuk dipilih menjadi anggota legislatif
• Masih banyak Penyandang disabilitas yang belum memiliki KTP
• Minim keterlibatan penyandang disabilitas sebagai peserta atau penyelenggara Pemilu
• Penyandang disabilitas tidak terakomodasi untuk menggunakan hak pilihnya
• Beberapa aspek pembangunan tidak mengakomodasi pengarusutamaan disabilitas
• Kebermanfaatan pembangunan belum berpihak kepada penyandang disabilitas
• Penyandang disabilitas rentan menjadi korban tindak pidana secara berulang
• Penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak dan akomodasi yang layak dalam proses hukum
• Penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak pelindungan dan bantuan hukum
• Pemenuhan hak penyandang disabilitas belum dapat diimplementasikan secara optimal
• Penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak dan akomodasi yang layak dalam proses hukum.