SMPN 2 Kendari Jadi Piloting Sekolah Inklusif, Siapkan Kuota 15 Persen bagi Siswa Disabilitas

Dia menambahkan, komitmen penyelenggaraan sekolah inklusif telah dibuat dalam bentuk surat keputusan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dikmudora) sejak tahun 2020.

Namun, masih membutuhkan beberapa inovasi dan pendekatan untuk mengoptimalkan pelaksanaannya.

“Hadirnya program inklusi di Kota Kendari menjadi dukungan baru bagi dinas Dikmudora untuk mewujudkan penyelenggaraan sekolah inklusif,” ucap Andi.

Sementara itu, kepala SMPN 2 Kendari Abdul Wahid menjelaskan, pihaknya akan menyediakan sebanyak 15 persen kuota penerimaan siswa baru tahun 2023/2024 untuk siswa berkebutuhan khusus. Termasuk menyediakan infrastruktur pendukung.

Selain itu, pihak sekolah juga akan menyediakan sejumlah alat bantu untuk menunjang proses belajar siswa berkebutuhan khusus.

“Tahun 2024, kami di anggaran BOS akan menganggarkan untuk pembelian kacamata bagi anak-anak yang low vision yang tidak mampu, termasuk alat bantu dengar bagi anak-anak yang punya keterbatasan di telinga. Di SMP 2 ini ada 27 anak-anak berkebutuhan khusus,” katanya.

Sebagai informasi, sekolah inklusi adalah lembaga pendidikan yang mendasarkan diri pada prinsip inklusi, kesetaraan, dan keadilan.

Dalam sekolah inklusi, setiap siswa, tanpa memandang kebutuhan atau kemampuannya, diterima dengan tangan terbuka dan diakomodasi secara penuh.

Lingkungan belajar yang inklusif menciptakan kesempatan bagi siswa dengan kebutuhan khusus untuk belajar bersama teman sebaya mereka, berinteraksi secara sosial, dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal.

Kehadiran sekolah inklusi ini penting lantaran layanan pendidikan kebutuhan dasar setiap manusia juga masih jauh dari harapan. Banyak pengalaman penyandang disabilitas yang memprihatinkan soal akses pendidikan yang sangat terbatas.

Lembaga-lembaga pendidikan khusus seperti sekolah luar biasa (SLB) justru membuat penyandang disabilitas makin eksklusif.

“Sementara, lembaga pendidikan pada umumnya masih sangat sedikit yang mampu mengakomodasi dan memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk bisa mendapat pendidikan sebagaimana layaknya anak-anak didik lainnya,” seperti mengutip buku “Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas” yang diterbitkan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU).