Menko PMK Muhadjir Effendy Ungkap Bentuk Perhatian Pemerintah pada Penyandang Disabilitas

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah Indonesia telah memberikan perhatiannya kepada para penyandang disabilitas.

Hal itulah yang membuat pertemuan High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Implementation of the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons (HLIGM-FRPD), atau tinjauan akhir implementasi dasawarsa penyandang disabilitas di Asia-Pasifik dapat digelar di Indonesia, kata Muhadjir.

"Kenapa ini ditempatkan di sini, salah satu pertimbangannya kita memiliki concern yang sangat kuat dalam memberikan pelayanan, memberikan perlindungan, memberikan fasilitasi saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas," ujar Muhadjir, dikutip Antara, Kamis (20/10/2022).

Muhadjir mengatakan pertemuan tingkat tinggi tersebut merupakan yang terbesar bagi penyandang disabilitas pascapandemi. Hal ini menjadi sebuah kehormatan bagi Indonesia yang ditunjuk sebagai tuan rumah.

Muhadjir mengatakan pemerintah sudah membuat langkah-langkah yang serius, termasuk memberikan ruangan yang cukup bagi mereka yang memiliki talenta tinggi penyandang disabilitas.

Seperti penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) di Jayapura, Papua hingga ASEAN Paralympic di Surakarta, Jawa Tengah. Muhadjir mengatakan Indonesia memiliki pengalaman yang cukup untuk memberikan pelayanan-pelayanan kepada penyandang disabilitas.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana mengungkapkan dalam pertemuan tersebut akan meninjau ulang progres Incheon Strategy dalam 10 tahun kebelakang, aksesibilitas dan upaya rehabilitasi serta pendampingan kepada para penyandang disabilitas yang dinilai sudah banyak kemajuan.

Namun di sisi lain, masih terdapat banyak pekerjaan rumah yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. "Ada 38 negara yang hadir bisa saling sharing, CSO dan stakeolders, pengalaman, praktik baik, termasuk yang akan diperlihatkan oleh tuan rumah Indonesia," ujar Armida.

Armida mengatakan dari pertemuan tersebut akan dituangkan dalam Jakarta Declaration, atau Deklarasi Jakarta.

Pemerintah resmi menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023. Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, ...

2 dari 4 halaman

Capaian Pemenuhan Hak Disabilitas

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan acara tersebut diikuti 648 peserta secara luring dan daring. Nantinya, pemerintah Indonesia akan menampilkan capaian-capaian yang telah diupayakan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di seluruh Indonesia.

Mensos Risma mengatakan salah satu masalah yang akan disampaikan adalah bagaimana penyandang disabilitas dapat bekerja, yang diimplementasikan dengan solusi alternatif menjadikan mereka sebagai enterpreneur, atau wirausahawan.

"Dengan enterpreneur mereka ga perlu tergantung pada seseorang. Dari progres ini hasilnya cukup bagus. Ada beberapa yang sudah jadi jutawan. Jadi mereka tidak hanya bekerja, tapi produksi yang kita tampilkan termasuk kursi roda, tongkat adaptif, kursi roda adaptif untuk celebral palsy, semuanya dibuat oleh saudara-saudara kita yang disabilitas," ujar dia.

3 dari 4 halaman

Percepatan Inklusivitas

Sebagai negara anggota The United Nation Economic and Social Comission for Asia dan the Pacific (UNESCAP), Indonesia berkomitmen memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan sebagai wujud pelaksanaan Agenda Aksi Dasawarsa Penyandang Disabilitas 2013-2022 yang disebut dengan Incheon Strategy to Make the Right Real for Persons with Disabilities in Asia and Pasific.

Agenda aksi yang dikenal dengan Incheon Strategy ini, dimaksudkan untuk percepatan inklusivitas disabilitas dalam pembangunan di kawasan Asia dan Pasifik, yang terukur dan dalam kerangka waktu yang sudah disepakati, selama satu dasawarsa.

Incheon Strategy memuat 10 tujuan, dengan 25 target dan 44 indikator yang perlu diimplementasikan di kawasan Asia dan Pasifik. Salah satu tujuan Incheon Strategy adalah mengurangi kemiskinan, meningkatkan peluang kerja dan lapangan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan tujuan lainnya yaitu penguatan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas.

4 dari 4 halaman

Respons Perlindungan Hak Disabilitas

Di Asia dan Pasifik, diperkirakan terdapat 700 juta orang penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan untuk partisipasi penuh dalam masyarakat.

Negara-negara yang tergabung dalam ESCAP bersepakat membangun kerja sama regional yang berfokus pada bagaimana mewujudkan pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Dekade Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (1983-1992).

Risma mengatakan bahwa pertemuan bersama negara-negara Asia-Pasifik ini merupakan respons terhadap tantangan dan hambatan dalam hal promosi dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

“Disebut promosi karena memang banyak sekali tindak diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Sehingga salah satu tuntutan yang disebutkan dalam pertemuan ini adalah promosi dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas,” katanya.