Zimbabwe Resmi Atur Kripto, Penyedia Layanan Wajib Bayar US$ 500

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Zimbabwe resmi meluncurkan kerangka regulasi untuk industri kripto. Langkah ini menjadi perubahan besar dalam pengawasan aset digital di negara tersebut yang selama ini beroperasi dengan pengawasan resmi yang terbatas.

Melalui aturan baru tersebut, dikutip dari CoinMarketCap, Sabtu (20/6/2026), seluruh penyedia layanan aset virtual diwajibkan mendaftar ke Financial Intelligence Unit (FIU) yang berada di bawah Bank Sentral Zimbabwe atau Reserve Bank of Zimbabwe.

Selain registrasi, perusahaan juga diwajibkan membayar biaya tahunan sebesar US$ 500 atau sekitar Rp 8,9 juta (asumsi kurs Rp 17.847 per dolar AS).

Menteri Keuangan Zimbabwe, Mthuli Ncube, mengatakan regulasi ini berlaku bagi berbagai aktivitas aset digital, mulai dari jual beli kripto, pertukaran aset digital, transfer dana, hingga layanan penyimpanan atau kustodian.

Setiap penyedia layanan harus memperbarui registrasi mereka setiap tahun. Pemerintah menegaskan bahwa kegiatan usaha tanpa registrasi resmi berpotensi dianggap ilegal berdasarkan aturan yang baru diterbitkan.

Menurut pemerintah, kebijakan tersebut bertujuan mengakhiri ketidakjelasan regulasi yang selama ini menyelimuti industri kripto sekaligus menghadirkan pengawasan yang lebih terstruktur terhadap aktivitas aset digital.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Regulasi baru ini hadir setelah bertahun-tahun Zimbabwe menghadapi ketidakpastian dalam pengaturan aset digital. Sejak 2018, pembatasan terhadap keterlibatan perbankan dalam transaksi kripto membuat sebagian besar aktivitas berlangsung melalui jalur informal.

Jaringan peer-to-peer (P2P), aplikasi pesan instan, hingga perantara yang tidak memiliki izin menjadi sarana utama masyarakat untuk mengakses aset digital.

Tingginya minat terhadap kripto di Zimbabwe juga dipengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri. Lonjakan inflasi, perubahan mata uang yang berulang, serta menurunnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan mendorong masyarakat mencari alternatif untuk menyimpan nilai kekayaan mereka.

Dalam situasi tersebut, aset digital semakin banyak dipilih sebagai instrumen penyimpan nilai.

Selain itu, transfer dana lintas negara memiliki peran penting bagi perekonomian Zimbabwe. Banyak warga yang bekerja di luar negeri mengandalkan pengiriman uang ke keluarga mereka.

Namun, metode remitansi konvensional dinilai lambat dan mahal. Karena itu, pembayaran berbasis kripto serta layanan konversi aset digital menjadi alternatif yang semakin populer di kalangan masyarakat.

Melalui aturan baru ini, pemerintah Zimbabwe berupaya meningkatkan pengawasan terhadap transaksi aset digital sekaligus memperkuat transparansi di sektor tersebut.

Otoritas setempat menegaskan regulasi ini bukan merupakan larangan terhadap kripto. Sebaliknya, aturan tersebut dirancang sebagai mekanisme pengelolaan dan pengawasan yang lebih baik terhadap aktivitas aset digital.

Pemerintah juga menilai kebijakan ini sejalan dengan standar internasional dalam upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan ilegal.

Menurut tanggapan awal dari pelaku industri, regulasi tersebut mendapat respons positif karena memberikan kepastian hukum bagi aktivitas kripto yang sebelumnya banyak dilakukan melalui jalur informal.

Zimbabwe bukan satu-satunya negara di Afrika yang mulai mengatur industri aset digital. Beberapa negara lain seperti South Africa, Nigeria, Kenya, dan Mauritius juga tengah mengembangkan regulasi untuk sektor tersebut.

Data dari Chainalysis menunjukkan volume transaksi kripto di kawasan Afrika Sub-Sahara melampaui US$ 205 miliar pada periode pertengahan 2024 hingga pertengahan 2025.