Bank of England Khawatir Risiko Stablecoin Amerika Serikat

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Bank of England Andrew Bailey memperkirakan ada perebutan antara Amerika Serikat (AS) dan regulator internasional mengenai perlakuan terhadap stablecoin. Stablecoin, kripto yang ia menilai sebagai ancaman potensial terhadap stabilitas keuangan.

Mengutip Yahoo Finance, ditulis Sabtu (9/5/2026), stablecoin biasanya dipatok pada nilai tukar tetap terhadap dolar Amerika Serikat atau mata uang utama lainnya, dan bertujuan menjadi alternatif bagi sistem perbankan yang ada untuk melakukan pembayaran domestik dan internasional.

Adapun pemerintahan Amerika Serikat saat ini di bawah Presiden Donald Trump sangat ingin mempromosikan stablecoin yang sering memakai surat utang pemerintah AS sebagai aset pendukung.

Namun, Bailey yang memimpin Dewan Stabilitas Keuangan, sebuah badan internasional yang bertujuan mengoordinasikan regulasi telah lama skeptis terhadap kripto dan waspada terhadap potensi risiko dari stablecoin.

"Jika kita ingin stablecoin menjadi bagian dari arsitektur pembayaran global, stablecoin hanya akan berfungsi jika kita memiliki standar internasional. Terus terang, saya pikir itu akan menjadi pergulatan yang akan datang dengan pemerintahan AS,” ujar Bailey.

Bailey khawatir beberapa stablecoin AS tidak dapat dengan mudah dikonversi menjadi dolar AS tanpa melalui bursa kripto yang berpotensi membatasi konvertibilitas dalam krisis.

Namun, ia menuturkan, jika stablecoin digunakan secara luas untuk pembayaran lintas batas, selama krisis, stablecoin AS yang sulit dikonversi dapat mengalir ke yurisdiksi seperti Inggris yang bermaksud untuk memiliki kewajiban yang kuat untuk konvertibilitas.

 "Kita tahu apa yang akan terjadi jika terjadi penarikan besar-besaran terhadap stablecoin, semuanya akan muncul di sini," kata Bailey.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, regulator keuangan Australia mulai melakukan perubahan besar pada infrastruktur sistem pembayaran nasional seiring meningkatnya penggunaan stablecoin dalam layanan keuangan.

Dikutip dari CoinMarketCap, Jumat (1/5/2026), langkah ini dilakukan untuk memastikan sistem pembayaran tetap relevan dan kompatibel dengan perkembangan teknologi keuangan digital, termasuk mata uang berbasis token.

Dalam peta jalan yang diusulkan, otoritas Australia menekankan perlunya penyesuaian pada sistem pembayaran antar rekening (account-to-account) agar mampu mengakomodasi pergerakan mata uang digital.

Transformasi ini dipicu oleh semakin luasnya penggunaan stablecoin di tingkat global. Forum Account-to-Account Payments Roundtable bahkan telah menyusun rancangan awal untuk arsitektur sistem pembayaran generasi berikutnya.

Regulator saat ini tengah mengkaji bagaimana stablecoin dapat mengubah mekanisme penyelesaian transaksi serta protokol pembayaran yang ada.

Selain itu, stablecoin dinilai memiliki keunggulan berupa kemampuan pemrograman (programmable) dan ketersediaan transaksi sepanjang waktu, yang menjadi daya tarik dalam sistem keuangan modern.

Dalam pengembangan ini, pemerintah Australia menekankan pentingnya interoperabilitas antara sistem perbankan tradisional dan stablecoin.

Tujuannya agar aliran dana dapat berjalan lancar di berbagai platform keuangan, baik yang berbasis konvensional maupun teknologi blockchain.

Namun, integrasi stablecoin juga menghadirkan sejumlah tantangan. Di antaranya terkait akuntabilitas, tata kelola informasi, serta ketahanan sistem terhadap risiko.

Regulator berupaya menyeimbangkan antara mendorong inovasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, stablecoin juga dipandang sebagai infrastruktur nilai tambahan yang dapat melengkapi sistem keuangan yang sudah ada, tanpa harus menggantikannya sepenuhnya.

Dengan pendekatan ini, stablecoin diharapkan dapat memperluas kemampuan sistem pembayaran tanpa mengganggu struktur perbankan konvensional.