Joe Biden Komentari Pedagang Kripto, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta Mengakhiri partisipasinya dalam forum Kelompok Tujuh (G7) di Jepang, Presiden AS Joe Biden mengomentari penipu pajak kaya dan pedagang kripto sebagai penerima manfaat yang tidak layak. Akibat ini pemerintahan Joe Biden bakal merundingkan anggaran baru.

"Biarkan saya perjelas, saya tidak akan menyetujui kesepakatan yang melindungi penipu pajak kaya dan pedagang kripto sambil membahayakan bantuan makanan bagi hampir 1 juta orang Amerika," kata Biden, dikutip dari Decrypt, Senin (22/5/2023).

Dalam konferensi pers penutupan konferensi, Biden mengatakan anggaran terbarunya yang diusulkan akan memotong pengeluaran lebih dari satu triliun dolar, di atas pengurangan defisit hampir USD 3 triliun atau setara Rp 44.775 triliun (asumsi kurs Rp 14.925 per dolar AS) yang sebelumnya diusulkan oleh pemerintahannya melalui pemotongan pengeluaran dan pendapatan baru.

Dalam rencana anggarannya sebesar USD 6,9 miliar atau setara Rp 102,9 triliun, Biden telah menyoroti kebutuhan untuk memodernisasi aturan, termasuk aturan untuk aset digital dan menerapkan aturan penjualan pencucian ke aset digital dan mengatasi transaksi pihak terkait.

Aturan ini pada dasarnya membuatnya agar aset kripto mematuhi aturan aturan yang sama dengan investasi yang lebih tradisional.

Sementara itu, Gedung Putih Biden telah mendorong pajak cukai 30 persen untuk biaya listrik yang digunakan untuk penambang kripto, meskipun beberapa anggota parlemen mengatakan proposal tersebut bukanlah permulaan.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.