Pelaku Industri Dukung Penguatan Regulasi Pengelolaan Aset

Liputan6.com, Jakarta Selama 2023, nilai transaksi kripto pada Januari-Februari mencapai angka Rp 25,9 triliun dengan jumlah investor kripto sebanyak 17 juta. Sedangkan adopsi teknologi kripto di Indonesia sudah semakin terdistribusi di berbagai lini.

Hal ini membuat pentingnya regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan aset kripto.

Dalam kaitannya, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang mengatur tentang aset kripto dan ekosistemnya.

Dalam focus group discussion Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) “At the Table Blockchain in Financial Services” 7 Maret lalu, Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Eka Rizanoordibyo, menyebutkan OJK sedang menyiapkan dua Dewan Komisioner baru.

Komisioner baru ini akan menempati Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto; dan Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Pihak pemerintah melibatkan beberapa Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan Bappebti untuk bekerja sama dalam merumuskan usulan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur tentang transisi otoritas sektor aset kripto ini. 

Dukungan Pelaku Industri

Director of External Affairs Pluang sebagai moderator dalam diskusi, Wilson Andrew menekankan pentingnya penguatan infrastruktur regulasi aset kripto di Indonesia. 

“Pertumbuhan industri aset kripto di Indonesia yang pesat menjadi tantangan besar bagi semua pemangku kepentingan, namun juga menjadi kesempatan baik untuk saling bersinergi dalam menyempurnakan kerangka kebijakan dan pengaturan,” kata Wilson dalam siaran pers, dikutip Kamis (6/4/2023). 

Wilson menambahkan proses transisi otoritas pengawasan yang sedang berjalan penting untuk menjaga kesinambungan industri melalui keberlanjutan pengaturan yang sudah berlaku sebelumnya.

Pluang memandang positif upaya pemerintah memperkuat infrastruktur regulasi aset kripto secara internal melalui proses seleksi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Digital, dan Aset Kripto. 

“Sebagai platform multi aset Indonesia yang juga turut menyediakan akses investasi aset kripto, Pluang berharap proses seleksi Dewan Komisioner OJK dapat memilih figur yang mampu menyeimbangkan antara inovasi keuangan digital dengan kerangka perlindungan konsumen yang mumpuni,” pungkas Wilson.

Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya peningkatan literasi, inklusi dan kapasitas investor aset kripto dan pengembangan ekosistem yang berkesinambungan.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.