5 Negara Ini Pimpin Adopsi Blockchain, Mana Saja?

Portugal secara proaktif telah menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk startup blockchain dan cryptocurrency. Negara ini telah secara aktif menggunakan teknologi blockchain dalam layanan publik, perawatan kesehatan, dan manajemen rantai pasokan.

Platform Blockchain Panorama yang bertujuan untuk mendorong pertukaran informasi dan kerja sama di antara para peserta dalam bisnis blockchain, diperkenalkan oleh pemerintah Portugis pada 2019.

Sejak saat itu, penggemar Bitcoin dan crypto berbondong-bondong ke wilayah tersebut, tertarik dengan lingkungan pro-crypto yang menawarkan kesempatan untuk menggunakan BTC dalam kehidupan nyata. Termasuk untuk membayar tagihan dan pajak dengan cryptocurrency. Adopsi pedagang juga meningkat, dengan startup Spanyol BitBase berupaya menghadirkan lebih banyak ATM dan toko Bitcoin di kota-kota besar.

Pada 2021, pemerintah Portugis menyetujui sebuah dekrit yang menetapkan persyaratan dasar untuk penciptaan zona bebas teknologi (ZLT) untuk mempromosikan inovasi berbasis teknologi. Ini termasuk membantu penerapan teknologi blockchain melalui eksperimen dan pengujian.

Sejak itu, Portugal mulai mengadopsi peraturan yang lebih ketat tentang pajak crypto untuk mengikuti undang-undang negara Eropa lainnya. Pada 2022, pemerintah mengumumkan pembalikan undang-undang pajak lama yang mengecualikan keuntungan crypto berdasarkan asumsi bahwa itu bukan alat pembayaran yang sah.

Singapura adalah negara terkemuka dalam adopsi blockchain, dengan pemerintah berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan blockchain. Karena iklim peraturannya yang menguntungkan, Singapura telah menjadi hotspot untuk penawaran koin awal (initial coin offerings/ICO), dengan banyak bisnis blockchain memilih untuk bergabung di sana.

Badan pengatur keuangan negara, Otoritas Moneter Singapura (Monetary Authority of Singapore/MAS), memimpin pengembangan struktur tata kelola negara, standar teknis, dan infrastruktur untuk mendorong adopsi blockchain dan cryptocurrency. Peran utamanya adalah memantau dan memitigasi risiko industri crypto tanpa menghalangi inovasi teknologi.

Pad 2021, pertukaran crypto Independent Reserve melakukan survei di semua demografi warga Singapura, mengungkapkan bahwa 43 persen memiliki aset crypto. Pada 2022, survei baru oleh perusahaan yang sama menyoroti bahwa minat, kepercayaan, dan keyakinan populasi terhadap masa depan cryptocurrency dan blockchain sangat tinggi. 58 persen populasi yang diwawancarai menganggap Bitcoin sebagai aset investasi dan penyimpan nilai.

Seiring dengan Singapura, Malta mulai mempromosikan adopsi blockchain pada awal 2017, ketika memperoleh reputasi sebagai “pulau blockchain” usai menyusun beberapa peraturan industri untuk mempercepat pertumbuhan teknologi blockchain.

Pada 2018, parlemen Malta mengesahkan tiga undang-undang yang menyediakan kerangka peraturan untuk blockchain dan mata uang digital untuk mengatur ICO, aset digital, mata uang digital, dan layanan terkait.

Mengenai perpajakan aset crypto, Malta menetapkan bahwa uang elektronik dan token utilitas tidak terdaftar sebagai aset modal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak termasuk dari pajak capital gain. Sebaliknya, sekuritas dan aset keuangan virtual dianggap sebagai aset modal dan dikenakan pajak.

Pada akhir 2021, pemerintah Malta memasukkan blockchain dan kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI) dalam prospek dan kerangka panduan komersial mereka untuk berkomitmen mempromosikan teknologi tersebut. Tujuannya adalah memberi insentif kepada perusahaan internasional untuk didirikan di Malta untuk menguji dan mengoperasikan teknologi blockchain.

Malta belum mencapai status "pulau rantai blok". Pengawasan internasional yang konsisten dan meningkat atas peristiwa politik dan ekonomi domestik pulau itu membuat para pemimpinnya mengejar kebijakan yang lebih konservatif terhadap industri daripada yang dipromosikan sebelumnya.

Namun, banyak bisnis yang berfokus pada blockchain dan crypto berkembang pesat. Misalnya, perusahaan yang menggunakan blockchain dalam rantai pasokan produk, seperti anggur dan minyak zaitun, adalah kenyataan nyata di pulau tersebut.

Pada April 2018, pemerintah UEA meluncurkan Emirates Blockchain Strategy 2021 untuk menjadi kawasan cerdas, dengan layanan pemerintah dan bisnis swasta yang didukung oleh blockchain untuk efisiensi yang lebih baik.

Wilayah ini selalu memiliki reputasi sebagai hotspot untuk inovasi digital, dan blockchain memungkinkan pemerintah dan bisnis menghemat waktu, uang, dan tenaga sambil memungkinkan orang menggunakan sistem yang transparan dan terdesentralisasi. Pemerintah UEA mendorong kebijakan yang menyambut inovasi di pasar metaverse dan nonfungible token (NFT).

Emirat yang tersisa yang membentuk UEA bekerja sama dengan Dubai dan Abu Dhabi dalam mengimplementasikan inisiatif dan peraturan untuk mempromosikan bisnis blockchain dan crypto di wilayah tersebut.

Pada Februari 2023, emirat Ras Al Khaimah (RAK) mengumumkan pembentukan zona ekonomi bebas pertama yang sepenuhnya didedikasikan untuk aset virtual dan perusahaan digital, yang dijuluki RAK Digital Assets Oasis atau RAK DAO.