Sukses

Makna Strategis Kunjungan Menlu MSG bagi Papua

Citizen6, Jakarta: Presiden SBY menerima kunjungan para Menteri Luar Negeri Melanesian Spearhead Group (MSG) di Istana Negara pada 15 Januari 2014.

Beberapa Menlu MSG yang diterima antara lain Menlu Fiji, Ratu Inoke Kabuabola, Menlu PNG, Rimbink Pato, Menlu Kepulauan Solomon, Soalagi Clay Forau, perwakilan dari Front de Liberation Nationalite Kanak et Socialiste (FLNKS), Yvon Faua, Ratu Seremaia yang juga Dubes Fiji untuk Indonesia, Peter Ilau yang juga Dubes PNG untuk Indonesia dan pejabat tinggi MSG, Kaliopate Tavola.

Menurut Menlu Marty Natalegawa, pertemuan tersebut untuk meningkatkan kerjasama bilateral ekonomi dan pembangunan antara Indonesia dengan MSG. Di samping itu, dalam pertemuan tersebut, Mary Natalegawa juga telah menerangkan tentang pentingnya Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

Delegasi MSG juga akan berkunjung ke Papua, Papua Barat dan Maluku untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait dengan kondisi di ketiga provinsi milik Indonesia tersebut. Para Menlu MSG tersebut akan akan menyampaikan rekomendasi ke MSG terkait keterwakilan kelompok West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) di forum MSG.

Sementara itu, Menlu PNG, Rimbink Pato menyatakan, Menlu Vanuatu yang rencananya akan ikut delegasi MSG ke Indonesia akhirnya membatalkan diri. Namun hasil kunjungan ini juga akan disampaikan ke pemerintahan Vanuatu.

Rimbink Pato juga mengatakan, negara-negara pasifik yang tergabung dalam Melanesia Spearhead Groups mendukung keberadaan Papua di dalam Indonesia, sedangkan kunjungan mereka ke Papua dan Papua Barat dalam rangka menjajaki kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Dalam kunjungannya ke Papua, mereka bertemu dan berdialog dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, Pangdam XVII Cendrawasih, Mayjen TNI Christian Zebua dan Kapolda Papua, Irjen Pol Tito M Karnavian.

Sementara itu, upaya mempolitisasi momentum kunjungan para Menlu MSG dilakukan oleh sejumlah pendukung kelompok separatis OPM di Jakarta, yaitu ketika kurang lebih 15 orang dari Papua menghadang mobil yang ditumpangi Menlu Fiji di depan pintu keluar Hotel Borobudur, padahal Menlu Fiji akan bertemu dengan Menlu Indonesia, Marty Natalegawa.

Kelompok penghadang Menlu Fiji ini ingin menyampaikan surat kepada Menlu Fiji untuk diutarakan dalam pertemuan MSG, namun Menlu Fiji menolak menerima surat tersebut. Ketika massa ingin memasuki Hotel Borobudur berhasil dihalau oleh pihak keamanan hotel, sehingga akhirnya massa membubarkan diri dan gagal total misinya mempolitisasi momentum kunjungan para Menlu MSG tersebut.

Upaya pemberitaan yang menyoroti sisi "isu penangkapan aktivis Papua" dalam kunjungan para Menlu MSG juga dilakukan Radio New Zealand dalam pemberitaannya pada 14 Januari 2014, serta dua media massa online nasional yang hanya mengutip pernyataan Komiter Nasional Papua Barat (KNPB).

KNPB dalam siaran pers yang ditandatangani Victor Yeimo dan Ones Suhun menyatakan, kunjungan para Menlu MSG ke Papua yang dipimpin Ratu Inoke Kabuabola tidak berhasil memantau dan mencari fakta kondisi pelanggaran HAM dan keinginan rakyat West Papua sesuai dengan Komunike Summit MSG di Noumea, Kanaky pada Juni 2013.

KNPB menilai kunjungan tersebut adalah kunjungan rahasia karena jadwal kedatangan dan pertemuan dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang sangat mencederai etika persaudaraan dan budaya Melanesia. Para Menlu MSG tidak berhasil menemui rakyat West Papua yang antusias untuk menyambutnya.

Menurut penulis, tidak menutup kemungkinan KNPB dalam strategi politiknya ke depan akan mengubah isu pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat untuk diganti dengan isu solidaritas Melanesia, walaupun pergantian strategi ini jika dilaksanakan dapat diprediksikan tidak akan laku atau tidak akan mendapatkan dukungan secara regional dan global, bahkan tidak akan mendapatkan dukungan di Papua dan Papua Barat itu sendiri.

Berdasarkan pengetahuan penulis, MSG adalah Melanesian Spearhead Group organisasi non Pemerintah dinegara-negara Melanesia yang mencermati dan mematau perkembangan di Papua dan Papua Barat. Mereka datang ke Indonesia selanjutnya Papua untuk digunakansebagaibuktimerekasudahmengunjungi Papua danmemperolehkesimpulanbahwa tidak ada pelanggaran HAM di Papua, bahkan mereka mendukung integrasi Papua dalam NKRI.

Oleh karena itu, penulis menilai bahwa pernyataan yang dikeluarkan Juru Bicara WPNCL, Jonah Wenda sebenarnya hanya sebuah agitasi dan propaganda, bahwa OPM didukung oleh berbagai organisasi dan negara-negara Melanesia di kawasan Pasifik Selatan, namun ternyata faktanya MSG tidak mendukung perjuangan OPM.

Kedatangan para Menlu MSG sebenarnya tidak seratus persen karena permasalahan Papua atau karena untuk memenuhi keinginan WPNCL masuk dalam MSG, sebab kunjungan tersebut untuk membahas klerjasama bilateral ekonomi, perdagangan, pendidikan dan sosial budaya serta untuk menyamakan persepsi bersama menuju era kebangkitan wilayah Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

Hal ini sebenarnya menunjukkan para Menlu MSG tersebut tidak begitu care dengan apapun yang terjadi di Papua dan Papua Barat dan mereka sudah menilai upaya pemerintah Indonesia menangani masalah Papua sejauh ini sudah benar, sehingga mereka mendukung Papua sebagai wilayah tidak terpisahkan dari Indonesia. Sebelumnya, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Darcy Lilo setelah mengikuti KTT APEC di Bali juga telah menyatakan mendukung Papua dan Papua Barat dibawah Indonesia.


Makna Strategis

Jika Vanuatu tidak mengirimkan delegasinya ke Papua dan Papua Barat bersama dengan para Menlu MSG sebenarnya sudah dapat dipahami, karena Vanuatu di bawah Perdana Menteri Kalosil cenderung mendukung pergerakan OPM.

Kebijakan politik luar negeri seperti ini mudah sekali diterjemahkan sebagai kebijakan politik yang tidak imparsial dan tidak independen, karena tidak menutup kemungkinan sikap politik Vanuatu terkait Papua dan Papua Barat "diback up" oleh kekuatan politik global dalam bentuk negara dan aktor non negara, karena lepasnya Papua dan Papua Barat akan membuat posisi strategis mereka akan meningkat tajam.

Vanuatu tampaknya lupa dengan bantuan Indonesia yang berhasil memfasilitasi masalah dalam negeri di Vanuatu untuk diselesaikan secara damai, dimana saat itu Indonesia memberikan bantuan alat-alat pertanian kepada Vanuatu.

Sikap Vanuatu yang "mempermainkan Papua" sebenarnya mudah ditebak, karena masalah Papua selalu menjadi bahan kampanye dalam setiap momentum pemilihan umum di negara tersebut. Beberapa pebisnis Indonesia juga menilai bahwa Vanuatu sebagai tax heaven dokumen perusahaan, dimana ini terjadi karena Vanuatu merupakan bekas Commenwealth dan tidak menutup kemungkinan "wakil polisi dunia di Asia Pasifik" berada dibelakang sikap politik Vanuatu terhadap Papua selama ini.

Negara kecil ini sebenarnya secara geografi politik merupakan bekas negara jajahan atau bagian Inggris dan Perancis, namun sekarang ini lebih "dikendalikan" oleh “wakil polisi dunia di Asia Pasifik” yang sebelum ini melakukan penyadapan terhadap Presiden SBY dan beberapa menteri Indonesia serta tidak mau meminta maaf atas tindakannya tersebut.

Makna strategis lainnya yang harus dibaca dalam kaitan Papua dan Pasifik Selatan adalah geopolitic leverage yang terjadi, karena Amerika Serikat saat ini gencar membangun Guam dan Kepulauan Solomon, sedangkan Filipina dijadikan sebagai negara satelit untuk memantau pergerakan dan perkembangan Cina, karena Amerika Serikat "sangat membenci" kebangkitan Cina di kawasan Asia Pasifik. Lebih jelasnya bagaimana politisasi terkait masalah Papua dapat merujuk kepada pendapat Noam Chomsky, penulis dan futurolog tersohor dari Amerika Serikat. (mar)

Penulis:
Satya Dewangga (Penulis adalah peneliti muda di Lembaga Kajian Nusantara Bersatu)
Jakarta, satya.dewanggxxx@gmail.com

Baca juga:
Perkembangan Strategis Aceh Menjelang Pemilu 2014
Nota Diplomatik, Bukti Ketegasan Indonesia
Siapa (Saja) Capres Alternatif 2014?

Disclaimer:

Citizen6 adalah media publik untuk warga. Artikel di Citizen6 merupakan opini pribadi dan tidak boleh menyinggung SARA. Isi artikel menjadi tanggung jawab si penulisnya.

Anda juga bisa mengirimkan link postingan terbaru blog Anda atau artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas atauopini Anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke Citizen6@liputan6.com.

Mulai 7 Januari sampai 7 Februari 2014 Citizen6 mengadakan program menulis bertopik dengan tema "Warga Mengadu". Ada hadiah dari Liputan6.com dan Dyslexis Cloth bagi 6 artikel terpilih. Caranya bisa disimak di sini.