Peringatan 11 Maret, Bagaimana Sejarah Perumusan dan Isi Surat Perintah Sebelas Maret?

Liputan6.com, Jakarta - Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Soekarno, Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1966. Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.

Terlalu banyak misteri dalam peristiwa Supersemar yang sampai saat ini belum terungkap kebenarannya. Berbagai informasi mengenai Supersemar pun merebak. Semua hal tersebut disebabkan oleh raibnya naskah asli Supersemar sebagai dokumen sejarah yang sangat penting bagi kedaulatan Indonesia.

Walaupun masih menjadi tanda tanya besar, Supersemar merupakan legimitasi bagi pemerintahan orde baru. Supersemar juga menjadi tonggak transisi kekuasaan Soekarno kepada Soeharto.

Peristiwa yang melatarbelakangi Supersemar adalah terjadinya Gerakan 30 September 1965 yang menewaskan 6 perwira tinggi Angkatan Darat. PAsca G30S, masyarakat melakukan aksi besar-besaran yang melahirkan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat, termasuk tuntutan untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Eksekusi aset Yayasan Supersemar belum dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal, Mahkamah Agung sudah memerintahkan eksekusi

2 dari 4 halaman

Perumusan Surat Perintah Sebelas Maret

Supersemar, Sejarah Bangsa yang Sarat Misteri — Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) ini sejarah misterius yang membuat Suharto dan Orde Baru berkuasa 32 tahun. | Via: istimewa

Melansir dari laman Kemdikbud, Kamis (9/03/2023), dalam keadaan politik yang tidak menentu, krisis ekonomi menjadi semakin parah. Kesejahteraan rakyat semakin merosot, karena laju inflasi sampai mencapai 650 persen.

Kebijaksanaan Ekonomi pemerintah yang dimumkan pada tanggal 13 Desember 1965 ternyata menambah buruknya nasib rakyat. Keresahan sosial dan konflik politik yang melanda seluruh masyarakat belum menyakinkan pemerintah bahwa perlu segera diambil tindakan-tindakan memenuhi tuntutan rakyat.

Pemerintah kemudian membentuk dua panitia adhoc. Kesimpulan yang diambil oleh komisi adalah bahwa keinginan keras rakyat agar Presiden atau Pemimpin Besar Revolusi segera membubarkan PKI dan ormas-ormasnya.

Untuk menolong penderitaan rakyat, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) meminta agar keputusan menaikkan harga barang ditinjau kembali. Namun pernyataan ini ternyata tidak mendapat tanggapan dari pemerintah. Ketidakpuasan rakyat akhirnya meledak dalam bentuk demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dan pelajar.

Dimotori oleh KAMI dimulailah aksi-aksi demonstrasi yang dipelopori oleh mahasiswa Universitas Indonesia dengan jaket kuningnya pada tanggal 10 Januari 1966. Aksi-aksi mereka dilancarkan di sepanjang jalan di kota Jakarta dan juga mendatangi pimpinan DPR agar tuntutan mereka disampaikan kepada Presiden Sukarno.

Mereka menyampaikan tuntutantuntutan kepada Pemerintah yang dikenal dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Tri Tuntutan Rakyat tersebut berisi mengenai:

Bubarkan Partai Komunis Indonesia.
Turunkan harga atau perbaikan ekonomi.
Pembersihan Kabinet Dwikora.

3 dari 4 halaman

Isi Supersemar

Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya.
Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.

4 dari 4 halaman

Bagaimana Pemerintahan Setelah Surat Perintah Sebelas Maret?

Setelah surat tersebut diserahkan kepada jenderal Soeharto, keesokan harinya setelah surat perintah tersebut diberikan, Soeharto langsung membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ormas-ormasnya.

Pada tanggal 18 Maret, Soeharto mengamankan 15 orang Menteri yang diduga menjadi anggota PKI. Soeharto juga membentuk Kabinet Dwikora untuk membubarkan PKI.

Rakyat Indonesia meminta Presiden Soekarno turun dari jabatannya dan pada tanggal 22 Febriari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan yang dimilikinya kepada Jendral Soeharto. Pada pemerintahan Presiden Soeharto lahirlah pemerintahan Orde Baru.

Orde Baru merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto. Lahirnya masa ini diawali dengan dikeluarkannya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret 1966).