Pilih Tampung Pengungsi atau....

Kebijakan pemerintah yang diterbitkan oleh Perdana Menteri Tony Abbot ini justru melanggar kode etik Konvensi Pengungsi Internasional. Sudah seharusnya negara yang menjadi anggota Konvensi Pengungsi menerima dan menampung pengungsi di negaranya, bukan sebaliknya.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, negara Indonesia bukan merupakan negara pihak konvensi yang menyetujui penampungan pengungsi. Namun, pada praktiknya, Indonesia tetap menerima pengungsi karena berpegang teguh pada sejarah bangsa mengenai HAM. Kondisi ini tidak didukung dengan ketersediaan tempat dan kesesuaian jumlah penduduk Indonesia yang kini menempati posisi ke-4 terbanyak di dunia setelah India. Selain itu, negara Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai tingkat kemiskinan yang tergolong masih tinggi.

Masih banyak warga negara yang hidup melarat dan tidak mempunyai rumah tinggal yang layak, bahkan ada yang menjadi homeless person. Menurut data Lembaga Demografi Universitas Indonesia, sebanyak 20,5 persen penduduk Indonesia tidak memiliki rumah. Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat Indonesia merupakan negara penampung pengungsi. Meskipun kebutuhan pengungsi dibiayai oleh IOM dan UNHCR, namun Pemerintah Indonesia juga mengambil andil yang cukup besar di dalamnya.

Negara seakan-akan lupa dan sibuk menunjukkan eksistensinya di dunia Internasional. Sudah sepantasnya negara yang menjunjung tinggi HAM memperhatikan kesejahteraan warga negaranya terlebih dahulu. Jika masih banyak warga negara yang tidak terpenuhi haknya, maka HAM juga tidak bisa dijadikan alasan untuk dapat menampung pengungsi.

Sejatinya, dunia internasional mempunyai sekat antarnegara, dimana setiap negara berhak tidak ikut campur atas urusan negara lain dan sekat ini membuat suatu negara bisa lebih konsen atas urusan rumah tangganya. Dalam hal ini, negara Indonesia berhak menolak pengungsi ‘buangan’ dari negara Australia. Karena pada dasarnya, permasalahan pengungsi bukan menjadi fokus utama bagi pemerintah Indonesia.

Terlebih karena Indonesia bukan merupakan negara yang menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Untuk menindaklanjuti hal tersebut diperlukan sikap tegas Pemerintah Indonesia agar dapat menyuarakan haknya kepada negara Australia dan dunia internasional. Tidak akan ada HAM yang ditegakkan jika masih ada warga negaranya yang sengsara.

Syafitri Rinjani, Taruni Tingkat 2 Politeknik Imigrasi Angkatan XIX