Waspada Penipuan Deepfake Catut Pejabat Negara, Kenali Ciri-cirinya

Liputan6.com, Jakarta - Kasus penipuan dengan modus deepfake yang mencatut nama pejabat negara marak beredar di media sosial. Pada Februari 2025, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap kasus penipuan video deepfake Presiden Prabowo Subianto.

Pengungkapan kasus ini menandai ancaman serius kejahatan siber di Indonesia yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menipu masyarakat. Penangkapan pelaku berinisial AMA di Lampung Tengah menjadi bukti keseriusan Polri dalam menindak kejahatan deepfake.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengungkap, modus operandi pelaku yakni dengan menyebarkan video deepfake yang menampilkan pejabat negara menawarkan bantuan.

Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial. Masyarakat diharapkan lebih kritis dan melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi, terutama yang berkaitan dengan tawaran bantuan atau investasi. Pihak berwajib terus berupaya meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan menindak kejahatan deepfake.

Berikut ciri-ciri penipuan video deepfake catut pejabat negara:

Pelaku penipuan deepfake menggunakan teknologi AI untuk memanipulasi video dan audio, sehingga menciptakan ilusi bahwa pejabat negara, seperti Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sedang menawarkan bantuan kepada masyarakat. Video hasil manipulasi ini kemudian disebarkan melalui platform media sosial untuk menjangkau calon korban. Tampilan video yang meyakinkan membuat banyak orang terkecoh dan menjadi korban penipuan.

Dikutip dari Antara, modus kejahatan yang dilakukan tersangka adalah memproduksi, mengunggah, serta menyebarluaskan video menggunakan teknologi deepfake dengan memanfaatkan foto dan suara pejabat negara, seperti Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam video yang sudah diedit itu, Prabowo dan pejabat lainnya terlihat seolah-olah membagikan bantuan atau hadiah kepada masyarakat.

"Video itu dibuat seolah-olah menyampaikan pernyataan bahwa pemerintah menawarkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan," tutur Himawan.

Pelaku juga mencantumkan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi ketika ada masyarakat tertarik dengan tawaran bantuan dan hadiah palsu tersebut.

"Yang kemudian diarahkan oleh tersangka untuk mengisi pendaftaran penerima bantuan dan setelah itu korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi," jelas dia.

Para korban berasal dari berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Mereka dijanjikan bantuan atau keuntungan tertentu jika mengikuti instruksi yang diberikan dalam video deepfake.

Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa teknologi deepfake semakin canggih dan sulit dibedakan dari video asli. Oleh karena itu, verifikasi informasi dari sumber terpercaya menjadi kunci utama untuk menghindari menjadi korban penipuan. Jangan mudah tergiur dengan tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, dan selalu lakukan pengecekan silang sebelum mengambil keputusan.

Jan Sysmans dari Mobile App Security Evangelist dari Appdome, menekankan pentingnya solusi keamanan yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap ancaman-ancaman baru seperti deepfake. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan digital bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perusahaan dan individu perlu berinvestasi dalam solusi keamanan yang komprehensif untuk melindungi diri dari berbagai ancaman siber.

Selain solusi keamanan teknis, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ancaman deepfake juga sangat penting. Edukasi tentang cara mengenali video deepfake dan pentingnya verifikasi informasi harus terus digalakkan. Masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan untuk membedakan antara informasi yang benar dan yang palsu, sehingga tidak mudah menjadi korban penipuan.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Dengan kerjasama yang solid, ancaman deepfake dan kejahatan siber lainnya dapat diatasi secara efektif.