Liga 2 dan 3 Dihentikan, Ketua Komisi X DPR RI: Bentuk Inkonsistensi Federasi

Syaiful Huda menegaskan setelah Tragedi Kanjuruhan harusnya fokus stake holder sepak bola di Indonesia adalah mengevaluasi besar-besaran terkait cetak biru pengelolaan sepak bola Tanah Air.

Menurut politikus PKB ini, harus ada perubahan mendasar terkait tata kelola kompetisi, kejelasan kepemilikan klub, hingga kejelasan kualifikasi pengurus federasi.

"Tetapi, jatuhnya korban hingga 135 jiwa tidak cukup menjadi pengingat bahwa sepak bola Indonesia membutuhkan perubahan mendasar, sehingga ada keputusan kompetisi diputar dan sekarang sebagian dihentikan kembali," tutur Huda.

Komisi X DPR, tambah Huda, akan mempertimbangkan pemanggilan Kementerian Pemuda dan Olah Raga serta PSSI ke DPR. Menurutnya, perlu ada penjelasan alasan penghentian roda kompetisi Liga 2 dan 3 di Indonesia.

"Selain itu, kami juga akan kembali mempertanyakan arah perbaikan pengelolaan sepak bola di Tanah Air," pungkas Huda.

PSSI resmi menghentikan kelanjutan Liga 2 musim 2022/2023. Keputusan tersebut diambil melalui rapat Exco yang berlangsung di kantor PSSI, GBK Arena, Kamis (12/1/2023).

Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi menyampaikan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan berbagai faktor. Dia mengatakan tidak dilanjutkannya Liga 2 juga didasari adanya permintaan dari klub.

"Adanya permintaan dari sebagian besar klub Liga 2 yang menginginkan kompetisi tersebut tidak dilanjutkan," kata Yunus seperti dilansir situs resmi PSSI.

"Hal ini terjadi karena tidak ada kesesuaian konsep pelaksanaan lanjutan kompetisi antara klub dan operator serta pelaksanaan atau kelanjutan Liga 2 sangat sulit diselesaikan sebelum Piala Dunia U-20 2023 dimulai pada 20 Mei 2023," imbuhnya.

Yunus juga mengatakan adanya rekomendasi dari tim transformasi sepak bola Indonesia. Seusai tragedi Kanjuruhan, tim transformasi menemukan sarana dan prasarana stadion klub Liga 2 belum memenuhi syarat.

"Perpol No. 10 Tahun 2022 mengamanatkan proses perizinan yang baru dengan memperhatikan periode waktu pemberitahuan, pengajuan rekomendasi dan izin, hingga bantuan pengamanan," kata Yunus Nusi.