Agar Kerja Polisi Tidak Bias, Kapolda Jatim Bakal Surati Menpora

Liputan6.com, Surabaya - Meski tegas melarang seluruh agenda sepakbola di Wilayah Hukum Jawa Timur, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Pol Anas Yusuf bakal mengirimkan surat pada Mentri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi.

Anas berharap kisruh PSSI dan Menpora segera menemui jalan keluar. Menurut orang nomor 1 di Kepolisian Jawa Timur itu, Polisi perlu mendapatkan kejelasan agar tidak bias ketika melaksanakan tugas, terutama soal izin pertandingan dan pengamanan pertandingan.

"Saya akan mengirim surat kepada Kemenpora agar persoalan ini segera diselesaikan," tuturnya di Mapolda Jawa Timur, Jum’at, (24/4/2015).

"Selaku instansi yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin, saya akan minta persoalan ini harus diperjelas dulu," dia melanjutkan.

Anas mengaku akan meminta Direktur Intelijen Polda Jawa Timur membuat Surat pada Menpora dan ditanda tangani sendiri olehnya. "Saya yang akan tandatangani nanti, saya akan bertanggungjawab semuanya, dan diusahakan secepatnya untuk dikirim ke Menpora," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Polisi Bintang Dua itu menerima Kapolres Malang soal izin pertandingan. Namun Anas tetap pada keputusan tidak mengeluarkan izin pertandingan karena semua kegiatan PSSI telah dibekukan oleh Menpora."Saya himbau kepada seluruh Polres jajaran se-Jawa Timur untuk tidak mengizinkan laga," katanya.

Pihaknya juga tidak menampik, jadwal laga lanjutan QNB sudah ada, namun izin pertandingannya belum dikeluarkan oleh pihak kepolisian.

"Saya berharap kepada semua pihak  mematuhi hukum yang telah dibuat oleh pemerintah, termasuk larangan menggelar laga sepak bola," dia mengakhiri.

Seperti diketahui, Kemenpora membekukan PSSI tepat di hari Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada 18 April 2015 lalu di Hotel JW Marriot, Surabaya.

Alasan Pemerintah, PSSI membandel karena karena tetap menyertakan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya ikut berkompetisi. Padahal, dua klub tersebut tidak diizinkan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) ikut kompetisi karena terganjal administrasi.