Petani Bisa Kantongi Rp 16 Juta Sebulan, Lebih Gede dari Gaji PNS

Mentan Amran Sulaiman menuturkan, penerapan metode tanam modern membantu petani untuk meningkatkan hasil panen.

Diterbitkan 20 November 2026, 20:00 WIB
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap pendapatan petani bisa mencapai Rp 16 juta per bulan dengan penerapan metode tanam modern. Jumlah tersebut bahkan tiga kali lipat dari gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Metode itu merujuk pada Pertanian Modern - Advanced Agriculture System (PM-AAS). Metode yang dikembangkan baru-baru ini tersebut diklaim mampu meningkatkan produksi petani dua kali lipat. Alhasil, pendapatannya pun naik drastis.

"Ini luar biasa, kalau ini kita lakukan itu pendapatannya melebihi atau di atas daripada pegawai negeri yang baru mendaftar, katakanlah gaji Rp 5 juta, ini (petani modern) bisa Rp 16 juta per bulan," kata Amran di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mengutip video yang diterima Liputan6.com, Jumat (20/11/2026).

Dia menerangkan, jika produksi padi normal dalam satu hektare lahan sawah bisa mencapai 6 ton, metode PM-AAS bisa meningkatkannya hingga 12 ton. Cara tanam memberikan ruang bagi padi untuk berkembang maksimal.

Penambahan pupuk juga diatur agar produksinya maksimal. Meski ada tambahan biaya pupuk hingga Rp 2 juta per hektare pada proses tanam, Amran menjamin hal itu sebanding dengan hasil panen nanti.

"Sehingga hasilnya juga naik 2 kali lipat hanya menambah pupuk, biaya pupuk Rp 2 juta per hektar, tetapi tambahan penghasilannya bersih bisa Rp 16 juta per bulan atau kurang lebih Rp 60 juta per empat bulan," ujar dia.

"Sehingga ke depan petani-petani milenial mau turun ke sawah karena pertama pendapatannya bisa Rp 16 juta, minimal Rp 10 juta per bulan bersih, yang kedua Menggunakan teknologi modern, yang ketiga ini menguntungkan mensejahterakan mereka," Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini.

 

 

Gabungkan Metode Tanam Negara Lain

Amran menjelaskan, PM-AAS merupakan pengembangan lebih lanjut dari metode tanam di negara-negara penghasil beras dengan skala besar, termasuk Amerika Latin dan China. Metode modern digabungkan dengan penerapan tradisional yang lazim di Indonesia.

"Kami melihat di Arkansas Amerika Latin, China, negara-negara yang penghasil beras terbaik dunia, nah ternyata punya metode tanam. Nah kami gabungkan antara jajar legowo, kemudian menggunakan teknologi tinggi dan secara tanam secara kontinyu," katanya.

"Ini sekali lagi petani Indonesia kita menerapkan metode PM-AAS, produksi naik dua kali lipat pendapatannya juga naik, bahkan lebih dari dua kali lipat, bisa Rp 16 juta per bulan ya," beber Amran.

 

 

Ada Mafia Jual Traktor Bantuan

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman geram ada oknum yang menjual traktor bantuan dari pemerintah di Sulawesi Selatan. Ada dugaan pelanggaran terhadap 80 unit alat mesin pertanian (alsintan), empat diantaranya ditemukan langsung.

Amran meminta aparat penegak hukum menindak tegas oknum mafia alsintan tersebut. Pasalnya, traktor bantuan pemerintah secara gratis yang disebar malah diperjualbelikan.

"Ini ternyata masih ada mafia alsintan, dulu mafia beras, kami kejar sekarang mafia alsintan. Jangan merugikan petani, ini adalah hibah dari pemerintah, gak ada biayanya, hibah dari pemerintah, ini dari pemerintah, yang bermain-main itu dihukum seberat-beratnya," ungkap Amran di Maros, Sulawesi Selatan, mengutip video pernyataan yang diterima Liputan6.com, Jumat (20/11/2026).

 

Bakal Ditindak Tegas

Dia mengungkap lagi, ada temuan sekitar 80 unit traktor yang diduga terkait dengan pelanggaran. Dipastikan ada empat unit yang didapat langsung dan bakal dihukum berat. Meski ada puluhan temuan, Amran meminta seluruhnya dilakukan verifikasi dan tidak sembarangan menetapkan pelanggaran.

"Tapi kita lihat dulu. Kita kan tidak bisa, verifikasi dulu, ada 80 unit. Tapi yang ketangkap basah katanya ada 4 unit. Tapi sekali lagi, itu harus dihukum seberat-beratnya. Enggak boleh dibiarkan," tegas dia.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini pun semakin geram karena tindakan oknum itu merugikan petani. Pasalnya, bantuan pemerintah diberikan untuk menambah tenaga produksi petani dan memudahkan operasional.

"Nanti kami minta Kapolres atau penegak hukum, ini dihukum seberat-beratnya. Ini menzalimi orang kecil, menzalimi petani kita. Ini harus dihukum seberat-beratnya. Ini harus diberi efek jera," pintanya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6