GAPKI Genjot Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat, Ini Respons Pemerintah

GAPKI mengungkapkan tantangan progran peremajaan sawit rakyat (PSR).

Diterbitkan 19 November 2026, 21:50 WIB
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendorong pemerintah mempercepat peremajaan sawit rakyat (PSR) dan menyelesaikan persoalan legalitas lahan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit nasional. GAPKI menilai perbaikan tata kelola kebun rakyat semakin mendesak seiring meningkatnya kebutuhan bahan baku untuk memenuhi mandatori biodiesel B50.

Ketua Bidang Perkebunan GAPKI R. Aziz Hidayat mengatakan realisasi PSR telah mencapai sekitar 420.000 hektare dengan melibatkan 190.000 pekebun hingga November 2026. Namun, pelaksanaan program tersebut masih terkendala dokumen kepemilikan lahan, status kawasan hutan, serta persyaratan administrasi.

“Tantangan program PSR ada masalah STDB, SHM, masuk kawasan hutan, dan ada ketakutan dipanggil aparat penegak hukum,” ujar Aziz di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Untuk mengatasi kendala tersebut, GAPKI mendorong pemerintah mempercepat penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) secara gratis, sertifikasi lahan, serta penyelesaian kebun sawit yang berada di kawasan hutan. GAPKI juga meminta pemerintah membangun sistem perizinan elektronik yang transparan dan memberikan kepastian persyaratan, waktu, serta biaya.

Aziz mengatakan kemitraan perusahaan dengan pekebun dapat menjadi salah satu jalur untuk mempercepat PSR sekaligus membantu pemenuhan persyaratan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Perlu kesabaran dan waktu untuk mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai syarat mitra perusahaan. Rata-rata mereka dulu eks plasma. Sekarang sudah tidak ada lagi pola inti-plasma seperti sebelumnya,” katanya.

 

Persoalan Pengembangan Perkebunan Sawit

Menanggapi tantangan tersebut, Koordinator Pengembangan Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Mula Putra mengatakan pemerintah menghadapi sejumlah persoalan dalam pengembangan perkebunan sawit, mulai dari produktivitas, legalitas lahan, akses permodalan, hingga keterbatasan sumber daya manusia.

Mula menjelaskan, sebagian pekebun belum memiliki sertifikat hak milik (SHM), STDB, maupun sertifikasi ISPO. Penggunaan benih yang tidak jelas sumbernya, rendahnya penerapan praktik budidaya yang baik (GAP), serta terbatasnya sarana produksi juga menghambat peningkatan produktivitas.

Dia menegaskan, peningkatan produktivitas tidak bisa hanya dibebankan kepada pekebun. Perusahaan perkebunan perlu membangun kemitraan dan memberikan pendampingan agar perbaikan kebun rakyat berjalan lebih efektif.

 

Pemerintah Minta Perbaikan Tata Kelola Perkebunan

Mula juga menilai dukungan terhadap perkebunan besar dan kebun rakyat membutuhkan pendekatan berbeda. Pemerintah dapat mendorong perkebunan besar melalui regulasi dan insentif, sedangkan pekebun rakyat membutuhkan dukungan pendanaan, pendampingan, serta sarana dan prasarana.

Terkait sertifikasi ISPO, Mula mengingatkan pelaku industri agar tidak hanya mengejar kelengkapan dokumen, tetapi juga memperbaiki praktik pengelolaan perkebunan.

“ISPO tidak hanya sekadar kertas. Titik kritisnya adalah mengubah kebiasaan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung menilai peningkatan produktivitas kebun eksisting menjadi peluang besar untuk memperkuat pasokan sawit nasional. Dia memperkirakan peningkatan produktivitas sebesar 1 ton per hektare pada kebun eksisting berpotensi menambah produksi sedikitnya 14 juta ton.

“Potensi yang besar itu ada pada peningkatan produktivitas. Sebanyak 84% merupakan kebun eksisting. Kalau diupayakan naik satu ton per hektare, kita bisa meningkatkan produksi paling sedikit 14 juta ton,” tutur Tungkot.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6