Kemnaker Bidik 70% Lulusan Vokasi Bekerja

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meningkatkan transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) agar pelatihan semakin sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan peluang lulusan memasuki dunia kerja, dengan target tingkat kerja lulusan pelatihan vokasi nasional mencapai 70%.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menuturkan, BPVP perlu dikelola sebagai pusat pelatihan berstandar tinggi yang memiliki budaya belajar kuat dan jaringan alumni terintegrasi. Dengan demikian, pelatihan vokasi diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lebih responsif terhadap kebutuhan pasar kerja.

"Kita harus mengejar bagaimana balai-balai pelatihan ini bisa memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui transformasi pelatihan vokasi nasional, kita memperluas akses dan meningkatkan kualitas agar mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan saat ini,” ujar Yassierli saat memberikan arahan dalam kunjungan kerja di BPVP Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat, 9 Oktober 2026, mengutip keterangan resmi, Sabtu (10/10/2026.)

Untuk memantau hasil pelatihan, Kemnaker akan menerapkan tracer study paling lambat dua bulan setelah pelatihan selesai. Mekanisme ini digunakan untuk menelusuri rekam jejak alumni di pasar kerja sebagai bagian dari evaluasi hasil pelatihan.

Kemnaker juga mendorong model pelatihan yang melibatkan industri, pemerintah daerah, kawasan industri, hingga badan usaha milik negara (BUMN). Melalui pendekatan Demand Driven, peserta mendapatkan pelatihan di balai yang disesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga dapat meningkatkan peluang kerja setelah pelatihan.

Selain menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, BPVP diarahkan untuk memperluas layanan melalui pelatihan bagi penyandang disabilitas, Labor Productivity Clinics bagi industri menengah, serta Talent & Innovation Hub sebagai pusat inovasi.

“Jadi tidak hanya vokasi, di setiap balai nantinya akan ada Talent Innovation Hub, lengkap dengan pengantar kerja bagi disabilitas dan klinik produktivitas,” tutur Yassierli.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta pertimbangan Komisi IX DPR RI terkait usulan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp 8,366 triliun. Usulan ini diajukan di luar pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp 6,576 triliun.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa Kemnaker tetap meminta persetujuan atas pagu Rp 6,576 triliun, sekaligus berharap Komisi IX mempertimbangkan tambahan anggaran yang sebelumnya pernah disepakati dalam rapat kerja.

“Ketika tidak ada tambahan anggaran, kami mohon persetujuan dari Komisi IX DPR RI terkait dengan rencana kerja dan anggaran sebesar Rp 6,576 triliun sesuai dengan pagu anggaran sebelumnya yang sudah ditetapkan,” ujar Yassierli dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9/2026).

Rincian pagu indikatif Rp 6,576 triliun tersebut dialokasikan untuk tiga program utama:

• Program Pembinaan Ketenagakerjaan: Rp 3,572 triliun (54,31%)
• Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi: Rp 1,562 triliun (23,76%)
• Program Dukungan Manajemen: Rp 1,442 triliun (21,93%)

Berdasarkan fungsinya, alokasi mencakup fungsi ekonomi sebesar Rp 5,097 triliun (77,51%) dan fungsi pendidikan sebesar Rp 1,479 triliun (22,49%). Sumber dana terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp 3,988 triliun, PNBP sebesar Rp 778,983 miliar, serta PHLN sebesar Rp 1,809 triliun.

Pelatihan vokasi menjadi salah satu prioritas utama dengan target 51.002 orang (anggaran Rp 247,172 miliar) dan sertifikasi kompetensi untuk 57.374 orang (anggaran Rp 35,585 miliar). Selain itu, Kemnaker menargetkan fasilitasi dan pembinaan penempatan tenaga kerja bagi 1,198 juta orang, serta bantuan iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) senilai Rp 2,726 triliun untuk 287,958 juta orang-bulan.

Yassierli menjelaskan, tambahan anggaran Rp 8,366 triliun dibutuhkan untuk memperluas jangkauan program, antara lain pelatihan vokasi hingga 134 ribu orang, sertifikasi kompetensi bagi 152 ribu orang, serta pemagangan nasional untuk 150 ribu orang.

“Kami mohon izin tetap mencantumkan untuk dipertimbangkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 8,366 triliun sesuai yang pernah disetujui oleh Komisi IX dalam rapat kita terdahulu,” kata Yassierli.

Rincian usulan anggaran tambahan tersebut mencakup:

1. Pemagangan nasional: Rp 6,653 triliun

2. TKM Pemula: Rp 214,690 miliar

3. TKM Lanjutan: Rp 86,687 miliar

4. Satgas PHK dan fasilitasi kesejahteraan pekerja: Rp 48,829 miliar