Perpres Ojol Rampung, Ini Tugas Baru Kementerian UMKM

Liputan6.com, Jakarta - Setelah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Digital atau Perpres Ojol rampung, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki tugas baru.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, kementeriannya akan mengawal pelaksanaan perjanjian kemitraan antara perusahaan aplikator dan pengemudi ojek online (ojol).

Pengawalan terhadap hubungan kemitraan menjadi bagian penting setelah Perpres tersebut mulai dijalankan. Perjanjian kemitraan nantinya menjadi instrumen untuk menerjemahkan ketentuan dalam Perpres ke dalam hubungan antara aplikator dan pengemudi.

“Setelah Perpres ini dijalankan, ada tugas paling utama di kementerian kami sesuai dengan pembagian wewenang, yaitu mengawal perjanjian kemitraan antara aplikator dengan saudara-saudara kita para ojek online. Ini menjadi kunci penting untuk mendetailkan apa yang ada di dalam Perpres," jelas dia dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026). 

Maman menjelaskan pelaksanaan aturan tersebut juga melibatkan kementerian lain sesuai dengan kewenangannya. Untuk urusan tarif pengangkutan penumpang, kewenangan berada di Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, pengaturan mengenai pengangkutan barang dan layanan lainnya berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Saya pikir ini sebuah kolaborasi yang positif dan insyaallah akan memberikan manfaat yang baik buat semuanya,” tutur Maman.

Dengan pembagian tersebut, Kementerian UMKM akan mengambil peran pada aspek kemitraan, sementara kementerian lain menjalankan kewenangan sesuai bidang masing-masing.

Pemerintah mengumumkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Digital atau Perpres Ojol pada Kamis (8/10/2026) hari ini.

Aturan ini mencakup beberapa poin penting yang mengatur ekosistem transportasi berbasis online khususnya jasa pengantaran barang dan makanan. Salah satu kebijakan dalam Perpres tersebut mengatur soal tarif platform sebesar 8 persen.

"Pengaturan biaya platform 8% itu kami tuangkan di dalam Keputusan Menteri Perhubungan dan juga ada di dalam Perpres tersebut sehingga ini menjawab apa yang menjadi harapan daripada teman-teman online," kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Selain biaya platform, Kementerian Perhubungan menjadi pihak yang mengatur tarif angkutan orang untuk ojol roda dua. Pengaturan tarif tersebut nantinya menjadi salah satu rujukan bagi kementerian lain, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dalam mengatur pengangkutan barang dan makanan.

“Begitu juga kami sebagai pengampu mengatur mengenai tarif. Jadi nanti tarif adalah salah satu referensi yang akan menjadi rujukan dari kementerian di antaranya Kementerian Komdigi dalam melakukan pengaturan mengenai pengangkutan barang dan makanan,” ujarnya.

Selain tarif, Perpres Ojol ini juga mengatur soal biaya transportasi jasa pengantaran barang dan makanan, jaminan penghasilan layak dan perlindungan bagi driver ojol.

"Pasal 11 ayat 4 di Perpres ini Komdigi bertanggung jawab untuk menetapkan biaya jasa transportasi pengantaran barang dan makanan, dan prinsip pengaturan ini adalah bagaimana menjamin penghasilan yang layak bagi pengemudi dan perlindungan risiko terhadap pengemudi dalam melakukan jasa pengantaran barang dan makanan," kata Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria.

Nezar menjelaskan, Kementerian Komdigi juga membuat aturan turunan yakni Peraturan Menteri untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi soal penyusunan tarif antara platform dan driver ojol.

"Kita ingin satu, pendapatan pengemudi jasa transportasi layanan pengantaran barang dan makanan ini menjadi lebih baik dengan perpres ini dan ada perlindungan juga yang lebih baik lalu juga, ada perlindungan terhadap sustainability dari ekosistem pengantaran barang dan makanan," tegas Nezar.

Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menambahkan, Perpres Ojol bakal mengatur aspek transportasi, sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, serta ketenagakerjaan bagi para driver dan unsur yang terlibat dalam ekosistem tersebut.

"Di dalamnya antara lain berisi tentang berbagai aspek terkait dengan transportasi, sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta aturan-aturan seperti apa kira-kira pelaksanaan yang akan dilakukan," ujar Bambang.

Pemerintah memberi batas waktu 31 Desember 2026 bagi kementerian terkait untuk menerbitkan aturan pelaksanaan Perpres Ojol.

Bambang mengatakan aturan pelaksanaan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian UMKM, dan Kementerian Perhubungan harus sudah terbit paling lambat pada akhir tahun.

“Peraturan pelaksanaan dari menteri terkait misalnya dari Komdigi, dari UMKM, dan kemudian Perhubungan, itu kita batasi tanggal 31 Desember aturan pelaksanaan harus keluar,” kata Bambang.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun mengklaim, aturan ini telah mengakomodasi aspirasi semua pihak termasuk driver ojol. Sejumlah kementerian akan berbagi peran masing-masing dalam pengaturan ekosistem ojol.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akan menjadi pengampu, Kementerian Perhubungan akan mengatur soal angkutan orang dan tarif, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital mengatur barang dan makanan.

"Setelah sekian lama kemudian melakukan sinkronisasi, harmonisasi, agar didapat satu aturan yang dapat mengatur dengan baik tentang pengangkutan ojek online roda dua terhadap pengaturan pengangkutan orang termasuk tarif, kemudian barang dan makanan, serta pengampu daripada ojek online ini," kata Dasco.