Dewan Energi Beri Solusi Jaga Pasokan Batu Bara Pembangkit Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), M. Kholid Syeirazi, mengusulkan PT PLN (Persero) membangun fasilitas pencampuran (blending facility) batu bara. Langkah ini dinilai mampu memastikan pasokan batu bara sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan pembangkit listrik.

Ia mengakui produksi batu bara di Indonesia saat ini didominasi batu bara berkalori rendah. Sementara itu, pembangkit listrik, baik milik PLN maupun produsen listrik swasta (independent power producer/IPP), membutuhkan batu bara berkalori sedang (medium).

"Menurut saya, PLN harus berinvestasi dalam pembangunan blending facility. Karena produksi batu bara kita lebih banyak yang berkalori rendah. Sementara desain boiler pembangkit membutuhkan batu bara kualitas medium agar penurunan kapasitas terpasangnya tidak terlalu drastis," kata Kholid saat dihubungi Liputan6.com, Senin (22/6/2026).

Fasilitas pencampuran batu bara ini dinilai bermanfaat untuk menghasilkan spesifikasi yang dibutuhkan pembangkit listrik. Misalnya, dengan mencampurkan batu bara berkalori tinggi dan batu bara berkalori rendah sehingga diperoleh kualitas yang sesuai.

"Sehingga IPP yang sudah memiliki standar kalori lebih tinggi, termasuk pembangkit ultra super critical (USC), tetap bisa menggunakan batu bara yang tersedia. Kalau tidak, bisa ditolak," tuturnya.

Apalagi, kata Kholid, sebagian pembangkit telah memiliki sistem yang hanya menerima batu bara dengan kualitas tertentu.

"Kalau mereka menggunakan batu bara kualitas rendah, itu otomatis ditolak. Begitu ditolak, kapasitas daya mampu netonya akan turun. Itu yang harus dilakukan untuk menjamin security of supply," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa PLN masih membutuhkan sekitar 18 juta hingga 20 juta ton batu bara untuk memasok pembangkit listriknya. Saat ini, pemerintah tengah mencari sumber batu bara berkalori sedang yang sesuai dengan kebutuhan pembangkit.

Bahlil juga membentuk tim khusus untuk mengawal pengadaan batu bara bagi PT PLN (Persero). Langkah ini dilakukan untuk menghindari adanya transaksi yang tidak terealisasi sehingga pasokan batu bara tidak sampai ke pembangkit listrik.

Tim tersebut melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pembentukan tim pengawas pengadaan batu bara untuk pembangkit PLN itu juga telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Supaya apa? Kita ingin memastikan tidak ada masalah teknis. Jangan sampai barang sudah ada, ESDM sudah memberikan penugasan kepada PLN, tetapi tidak dieksekusi sehingga tidak sampai ke pembangkit (power plant)," ungkap Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Kawal HargaIa menjelaskan, tugas tim khusus tersebut juga mencakup pengawasan transparansi transaksi, termasuk harga pengadaan batu bara untuk pembangkit PLN. Pasalnya, listrik yang dihasilkan PLN mendapat dukungan pemerintah baik dari sisi hulu maupun hilir.

"Ini semua dalam rangka pertanggungjawaban moral. PLN disubsidi di sektor hulu melalui batu bara dan gas. Gasnya mendapat HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu). Kemudian di hilir juga mendapat kompensasi dan subsidi," ujarnya.

Melalui pengawasan tersebut, pemerintah berharap biaya operasional PLN dapat semakin optimal.

"Nah, kalau negara tidak hadir bersama-sama dengan PLN untuk melakukan pengawasan dan manajemen yang presisi, itu akan menimbulkan biaya tambahan (additional cost)," kata Bahlil.

Pada kesempatan yang sama, Bahlil memastikan pasokan batu bara untuk pembangkit PLN secara umum masih dalam kondisi aman. Dari total kebutuhan sekitar 154 juta ton batu bara, PLN telah mengamankan kontrak pasokan sekitar 134 juta ton.

"Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 juta sampai 20 juta ton yang belum. Jadi secara keseluruhan tidak ada masalah," katanya.

Menurut Bahlil, batu bara berkalori sedang menjadi jenis yang saat ini paling dibutuhkan PLN. Namun, ia mengakui kualitas kalori batu bara yang diproduksi di Indonesia cenderung terus menurun.

"Kita tahu bahwa kalori batu bara kita semakin hari semakin rendah. Nah, ini yang sedang kita cari solusinya. Tetapi secara keseluruhan tidak ada masalah, semuanya masih aman," tandasnya.