Dibentuk 2025, Prabowo: Danantara Kelola Aset di Atas Arab Saudi hingga Singapura

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menuturkan, Indonesia memiliki Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang mengelola aset mencapai USD 1.000 dan termasuk yang besar di duni

“Kita punya dana kedaulatan,  sovereign wealth fund (SWF). Dana kedaulatan ke-6 terbesar di dunia. Aset yang kita kelola sekarang USD 1.000 miliar dan baru dibentuk 2025,” ujar Prabowo di sela acara peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang berlokasi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan disiarkan secara virtual pada Sabtu (16/5/2026).

Ia menambahkan, aset yang dikelola Danantara ini termasuk terbesar meski baru dibentuk 2025. Hal ini berbeda dengan negara lain yang sudah cukup lama memiliki SWF.

"Kita sekarang kelima terbesar di dunia baru dibentuk 2025. Abu Dhabi 1976, China 1997, CIC dari China 2007, Norwegia 1990. Norwegia paling besar. Negara sangat kecil tabungannya sangat besar. Kita bahkan di atas Qatar dan Arab Saudi, di atas Singapura. Jadi boleh juga negara kita,” ujar dia.

Prabowo menilai, manfaat kehadiran Danantara akan terlihat dalam 10-20 tahun ke depan.  “Kita sudah punya Danantara. Nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi banyak yang muda. Ingat melihat tanggal, tahun. Pada saat itu saudara akan melihat apa yang kita buat 2025,2026, jangan sekarang. Melihat 20 tahun lagi dan menilai apa yang kita buat. Hal-hal yang kita buat adalah hal yang mendasar,” kata dia.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui PT Danantara Investment Management menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) berbasis teknologi ramah lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan proyek tahap awal tersebut akan dibangun di enam lokasi, yakni Lampung, Serang, Medan, Semarang, Bogor-Depok, dan Kabupaten Bekasi.

“Baru saja telah ditandatangani MoU antara Danantara dengan pemda untuk percepatan pembangunan PSEL di enam lokasi, yaitu Lampung, Serang, Medan, Semarang, Bogor-Depok, dan Kabupaten Bekasi,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Senin (11/5/2026).

Pemerintah menargetkan persoalan sampah darurat di berbagai daerah mulai tertangani dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Tahap awal akan difokuskan pada 25 lokasi dengan total 62 kawasan pembuangan sampah yang sudah masuk kategori darurat.

Menurut Zulhas, timbunan sampah di sejumlah lokasi tersebut rata-rata telah melebihi 1.000 ton dan terus bertambah setiap hari sehingga menimbulkan dampak lingkungan serius.

“Yang kita bahas hari ini itu kategori darurat. Sudah numpuk dan memberi dampak sangat buruk. Sampah ini ingin kita ubah menjadi listrik, jadi penerang, bahkan bisa jadi pupuk dan minyak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kawasan sampah darurat yang akan ditangani pada tahap awal baru mencakup sekitar 22,5 persen dari total persoalan sampah nasional. Pemerintah menargetkan penanganan tahap pertama rampung pada Mei 2028.

Zulhas memperkirakan proses administrasi dan perizinan membutuhkan waktu sekitar enam bulan, sementara pembangunan fasilitas pengolahan sampah memakan waktu hingga dua tahun.

“Yang darurat ini harus selesai dulu. Setelah itu baru sisanya yang 77,5% kita percepat juga,” katanya.

Pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi pengolahan sampah dalam negeri seperti refuse derived fuel (RDF), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan pirolisis. Teknologi tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah.

Selain itu, sejumlah institusi seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Institut Teknologi Bandung (ITB) turut dilibatkan dalam pengembangan teknologi pengolahan sampah.

Menurut Zulhas, keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota.

Pemerintah juga ingin mendorong pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Masyarakat diharapkan mulai memilah sampah organik, anorganik, dan limbah berbahaya dari rumah tangga.

Ia berharap pada 2029 pengelolaan sampah di kantor pemerintahan, pasar, sekolah, restoran, hingga pusat perbelanjaan sudah dapat dilakukan langsung di masing-masing lokasi tanpa menumpuk di tempat pembuangan akhir.

“Musuh kita jadikan teman. Sampah yang tadinya masalah, sekarang bisa jadi listrik, minyak, sampai pupuk,” kata Zulhas.