Purbaya Pastikan Cicilan Kopdes Merah Putih Tak Bebani APBN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, skema pembiayaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan menambah beban fiskal pemerintah secara signifikan, meskipun sebagian dananya bersumber dari alokasi dana desa.

Purbaya menjelaskan, sekitar dua pertiga dana desa memang diarahkan untuk mendukung program tersebut. Namun, menurut dia, langkah ini tetap memiliki nilai manfaat karena diyakini dapat mendorong efisiensi ekonomi di tingkat desa.

“Kalau kita anggap Indonesia ingin lebih efisien, pasti tetap ada manfaatnya. Jelek-jeleknya, Kopdes ini tetap akan menghasilkan sesuatu dan ke depan akan ada proses konsolidasi atau penataan,” ujarnya usai melaksanakan Salat Id di Direktorar Jenderal Pajak (DJP), Sabtu (21/3/2026).

Ia juga menepis kekhawatiran kebijakan ini akan memperberat tekanan fiskal, terutama di tengah kondisi global yang tidak menentu. Menurut dia, meski ada pergeseran alokasi anggaran, beban fiskal tetap terjaga karena diimbangi oleh peningkatan pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak.

"Dari sisi income juga naik. Batu bara dan minyak juga naik. Jadi kalau kita lihat, dengan asumsi harga di level 100 dolar per barel, kita masih aman," ujar dia.

Purbaya mengakui, secara angka, defisit anggaran tetap terjadi pada awal tahun. Namun, hal tersebut merupakan strategi pemerintah untuk mempercepat belanja agar dorongan terhadap ekonomi lebih merata sepanjang tahun.

"Memang terlihat defisit di dua bulan pertama karena kita percepat belanja pemerintah. Tapi itu bukan kelemahan, justru keunggulan dari strategi yang kita lakukan,” katanya.

Terkait pembiayaan Kopdes Merah Putih melalui pinjaman perbankan Himbara, Purbaya menjelaskan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  skema tersebut dipilih agar risiko fiskal tidak langsung membebani pemerintah, berbeda jika menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Kalau pakai PMN, risikonya langsung ke pemerintah. Kalau ini, ada mekanisme cicilan. Misalnya saya bayar Rp40 ribu per tahun, itu lebih terukur dibandingkan harus menanggung langsung dalam jumlah besar,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah bakal melakukan efisiensi anggaran, agar defisit APBN tidak terlalu melambung di atas 3 persen. Meskipun begitu, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan terkena penghematan.

Mensesneg mengutarakan, eskalasi konflik Timur Tengah memaksa pemerintah memutar otak atas pemakaian anggaran di beberapa kegiatan. Sehingga membuka opsi untuk menunda belanja-belanja negara yang tidak terlalu mendesak.

"Contoh perjalanan dinas, perjalanan dinas luar negeri. Itu terus kami perketat," ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, dikutip Rabu (18/3/2026).

Menurut dia, pertimbangan realokasi anggaran bukan semata-mata karena konflik AS-Israel dengan Iran. "Jadi sebelum kejadian (serangan AS-Israel ke Iran) itu, kebetulan ya, kita tadinya tidak menduga akan ada perang atau ada eskalasi," ungkapnya.

Prasetyo pun rutin berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk memetakan mana-mana saja pos anggaran yang bisa direalokasi tanpa mengganggu kinerja instansi bersangkutan.

"Jadi kita sisir ulang, mana yang sekiranya tidak produktif atau kurang produktif, mana yang bisa ditunda. Misalnya pembangunan gedung yang kalau itu sifatnya belum ada, tidak mengganggu kinerja kementerian, kita tunda dulu," kata dia.

Di sisi lain, pemerintah berkomitmen untuk tidak mengisi penggunaan anggaran untuk program-program yang diklaim bisa membantu masyarakat, semisal program MBG dan Kopdes Merah Putih.

"Tidak (anggaran MBG dan Kopdes tidak akan dikurangi). Kita kan justru lebih memilih untuk mengurangi belanja-belanja yang menurut kita kurang produktif atau kurang berdampak," tegas dia.

"Itulah yang kemudian kita realokasi supaya program-program yang produktif, program-program yang berdampak, program-program yang bisa membantu meningkatkan beban masyarakat, justru itu yang harus diutamakan," dia menekankan.