SPBU Nakal Kena Segel di Jember, Diminta Harus Ada Efek Jera

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama DPR dan aparat hukum  menyegel SPBU di Jember, Jawa Timur dengan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, pada 14 maret 2026.

"Disegel sementara, setelah ditemukan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi," kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas di Jember dalam keterangannya di Jakarta.

Temuan tersebut usai menerima laporan masyarakat adanya aktivitas dugaan mencurigakan di lokasi SPBU tersebut. Sebagai langkah pencegahan, SPBU tersebut disegel Kepolisian Resor (Polres) Jember bersama BPH Migas dan tidak diperbolehkan beroperasi hingga proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum selesai.

Langkah ini dinilai tepat. Pengamat energi yang juga Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak, menilai langkah penutupan tersebut tepat untuk menjaga integritas distribusi energi nasional.

Tindakan tegas ini menunjukkan bahwa negara tidak mentoleransi praktik penyimpangan yang merugikan masyarakat kecil. “Kasus ini menegaskan bahwa kebocoran subsidi masih menjadi persoalan serius di level distribusi. Penindakan harus konsisten, bukan hanya bersifat reaktif, tetapi juga diikuti pembenahan sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan,” kata dia, Kamis (18/2/2026).

Ali mengungkapkan, pelanggaran SPBU ini bukanlah hal baru. Dari sekitar tiga belas ribu SPBU yang ada di Indonesia, tidak semuanya dikelola langsung Pertamina Patra Niaga, tetapi ikut dikelola swasta.

Adapun, modus yang terindikasi seperti selisih volume distribusi dan transaksi tidak wajar menunjukkan adanya celah pengawasan yang bisa dimanfaatkan oknum.

Ali menilai, efek jera harus menjadi tujuan utama dengan adanya kasus di Jember tersebut. “Jika terbukti bersalah, sanksi tidak cukup administratif. Harus ada konsekuensi hukum dan pencabutan izin permanen agar menjadi peringatan bagi SPBU lain,” tambah dia.

Senada, Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Hadi Ismoyo mengatakan, langkah yang dilakukan BPH Migas, DPR bersama aparat penegak hukum sebagai bentuk penegakan disiplin terhadap segala bentuk penyelewengan subsidi.

“Langkah penegak hukum melakukan penutupan SPBU yang melakukan pelanggaran sudah sangat tepat,” kata Hadi.

Dia menilai besaran subsidi sudah sangat besar dikucurkan buat BBM. Saat ini total subsidi energi sudah hampir menyentuh angka Rp 300 triliun. Namun subsidi besar yang sudah diberikan negara untuk meringankan beban rakyat justru diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Harus menjadi perhatian semua pihak agar subsidi ini tepat sasaran dan diterima mereka yang berhak. Apalagi saat ini, stok minyak dunia berkurang 20% akibat Perang Teluk IV, di mana stok berkurang dan harga minyak bumi dunia sudah naik rata-rata USD 90/bbl dari USD 70/bbl artinya sudah naik 28%,” tutur Hadi.