Menko AHY dan LKPP Sinergi Genjot Infrastruktur Tangguh terhadap Bencana

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana. 

Menko AHY menekankan, pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia merupakan urgensi nasional yang membutuhkan perencanaan terintegrasi, penganggaran tepat sasaran, serta pelaksanaan yang memenuhi standar kualitas dan keselamatan. 

AHY juga menyoroti pentingnya menghadirkan infrastruktur yang siap menghadapi bencana, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu mengurangi disparitas antar wilayah.

"Infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan nasional. Kita tidak boleh jalan di tempat, kita harus melakukan lompatan-lompatan. Selain efisien, kita harus memastikan infrastruktur memenuhi standar keselamatan, berkualitas, memiliki resiliensi atau daya tahan terhadap bencana, serta semakin cerdas dan akuntabel," urainya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/2/2026).

Menurut dia, infrastruktur dewasa ini tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik semata, tetapi sebagai penggerak utama ketahanan nasional dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. 

Melalui perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat sasaran, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mengintegrasikan konektivitas antarwilayah, mengurangi disparitas ekonomi, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai kawasan. 

"Namun, keberhasilan menghadirkan infrastruktur yang andal sangat bergantung pada tata kelola pengadaan yang efisien, transparan, dan bersih, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintah," imbuhnya. 

Dalam konteks tersebut, LKPP memegang peran strategis dalam menyusun kebijakan pengadaan yang mendukung percepatan penyediaan infrastruktur. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas belanja negara. 

Kepala LKPP Sarah Sadiqa menegaskan, pentingnya pelibatan LKPP sejak tahap awal perencanaan pengadaan pada program prioritas infrastruktur. Menurutnya, kompleksitas pengadaan di sektor infrastruktur yang bernilai besar dan berisiko tinggi memerlukan koordinasi dan pendampingan sejak awal agar potensi persoalan yang mungkin timbul dapat diantisipasi bersama.

"Kami sudah sangat ingin lari bersama Kemenko Infra untuk mengimplementasikan program prioritas, terutama di sektor infrastruktur yang dari sisi pengadaan pasti kompleks, pasti mahal, dan pasti susah," ungkapnya. 

"Kami tidak ingin menyelesaikan masalahnya di belakang, tetapi dilibatkan dari depan sehingga bisa bersama-sama Kemenko Infra dan kementerian/lembaga teknis lainnya,” ujar Sarah.

Sarah menambahkan, saat ini LKPP turut mendukung berbagai program prioritas pemerintah di berbagai K/L. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Swasembada Pangan, Sekolah Unggul Garuda, Perumahan Rakyat, hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). 

Untuk memperkuat keselarasan antara kebijakan pengadaan dan arah pembangunan nasional, LKPP bersama Kemenko Infra ingin memastikan bahwa setiap proses pengadaan benar-benar mendukung prioritas pembangunan, menjamin efisiensi dan akuntabilitas belanja, serta memperkuat integrasi antara perencanaan kebijakan dan implementasi di lapangan. 

"Sinergi ini diharapkan mampu memastikan program-program pembangunan yang dikoordinasikan Kemenko Infra berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan," pungkas dia.