Harga Pangan Hari Ini 22 Januari 2026, Cabai Makin Makin Merosot

Liputan6.com, Jakarta - Harga beberapa komoditas pangan, seperti bawang merah, bawang putih bonggol, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah terpantau turun pada Kamis pagi.

Dikutip dari Antara, Kamis (22/1/2026), berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang diakses pada pukul 09.16 WIB, harga rata-rata nasional bawang merah berada di angka Rp40.396 per kg atau turun Rp1.250 dari hari sebelumnya.

Harga bawang putih bonggol juga turun menjadi Rp38.327 per kg, sedangkan cabai merah keriting Rp34.588 per kg, dan cabai rawit merah Rp48.000 per kg.

Beberapa harga komoditas pangan lainnya yang turun adalah daging ayam ras yang kini menjadi Rp38.797 per kg, dan telur ayam ras yang tercatat berada di rata-rata Rp30.648 per kg.

Beras premium tercatat berada di harga rata-rata Rp15.527 per kg, beras medium Rp13.330 per kg, dan beras SPHP Rp12.398 per kg.

Kemudian, harga rata-rata nasional minyak goreng curah saat ini berada di angka rata-rata Rp17.490 per liter, sedangkan minyak goreng kemasan sederhana Rp20.895 per liter.

Harga beberapa ikan juga turun. Ikan tongkol turun menjadi Rp35.819 per kg, ikan bandeng Rp34.454 per kg, sedangkan ikan kembung naik jadi Rp42.611 per kg.

Harga daging sapi murni turun menjadi Rp135.855 per kg.

Harga gula konsumsi menjadi Rp18.047 per kg, tepung terigu kemasan Rp12.624 per kg, dan terigu curah Rp9.592 per kg.

Sebelumnnya, Peneliti CORE Indonesia sekaligus Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Andreas Santosa mengingatkan Pemerintah Indonesia agar berjaga-jaga menghadapi El Nino. Lantaran, La Nina kerap memberikan hasil panen baik tapi berbanding terbalik dengan El Nino.

"Di manapun data saya mau pelajari sejarah produksi padi 30 tahun terakhir, kalau La Nina produksi pasti naik. Tapi kalau El Nino produksi pasti turun,” ujarnya dalam forum diskusi, di CORE Indonesia, Selasa (20/1/2026).

Andreas mengemukakan, El Nino akan terjadi dalam durasi hingga satu tahun. Persisnya, dimulai pertengahan tahun 2026 hingga pertengahan tahun 2027.

"Perhitungan berbagai lembaga internasional, kita akan mengalami El Nino mulai bulan Juni-Juli ini. Dan berapa lama El Ninonya? 1 tahun sampai Juli tahun 2027,” ucapnya.

Ia menguraikan, sejumlah langkah untuk mengatasi kondisi tersebut. Apalagi, produksi beras diperkirakan akan mengalami penurunan hingga 5 persen.

Langkahnya harus mengutamakan perbaikan tata kelola pangan. Kemudian, pemerintah wajib menyiapkan kebijakan yang lebih berbasis fakta, termasuk dalam membaca data produksi dan kebutuhan pasokan.

Selanjutnya, pemerintah harus selalu membaca informasi cuaca yang akurat untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan upaya mitigasi. Pasalnya, ia menemukan adanya perbedaan informasi yang disajikan dari BMKG dan lembaga internasional terkait kondisi iklim.

"BMKG barusan minggu lalu, bahwa iklim 2026 baik-baik saja. Iklimnya normal. Bisa dibayangkan lembaga sekelas BMKG, padahal seluruh lembaga internasional terkait dengan cuaca menyatakan bahwa tahun 2026 El Nino,” jelasnya.

Langkah pamungkas, Andreas menyarankan agar kesiapan infrastruktur air hingga penguatan produksi perlu menjadi prioritas. Secara khusus, penyediaan pompa hingga pembangunan sumur dalam apalagi untuk daerah yang jauh dari sumber air.

Sebelumnya, Peneliti CORE Indonesia sekaligus Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Andreas Santosa mengingatkan pemerintah untuk mengelola stok beras agar tidak menjadi kerugian negara.

Andreas mengatakan, Thailand pernah berada dalam kondisi serupa ketika Perdana Menteri Yingluck Shinawatra disebut membuat stok beras Thailand menumpuk hingga 15,5 juta ton.

"Dan ini memukul ekspor beras Thailand, sehingga negara rugi USD8 miliar. Ini nanti kami ingatkan lagi, ini negara (Indonesia) nanti ada potensi rugi besar ini, si Bulog,” katanya dalam diskusi di CORE Indonesia, Selasa (20/1/2026).

Maka dari itu, lanjut Andreas, agar tidak memberikan kerugian, pemerintah perlu melakukan perhitungan pelepasan yang matang. Secara khusus, ia menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam mengelola cadangan beras sehingga tidak terjebak pada kebijakan stok besar.