Daya Beli 75 Juta Orang Kelas Menengah-Bawah yang Kian Tertekan

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melihat kondisi kelas menengah-bawah cukup tertekan. Bahkan, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi pun terbilang kecil karena pendapatannya yang cenderung turun.

Hal tersebut diungkap Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani. Dia mencatat kontribusi dari kelas menengah dan bawah RI hanya 17 persen pada bagian konsumsi masyarakat yang menopamh pertumbuhan ekonomi.

"Yang justru bermasalah adalah kelas menengah bawah. Kontribusinya hanya sekitar 17 persen, padahal jumlahnya mencapai 75 juta orang dan pendapatannya cenderung menurun,” kata Aviliani dalam Global & Domestic Economic Outlook 2026, di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Dia mencatat, pada konteks konsumsi masyarakat, mayoritas masih didominasi oleh kelompok kelas atas dan menengah atas yang memegang porsi 70 persen dari total konsumsi.

Maka, kelompok kelas menengagh bawah yang perlu perhatian khusus karena daya belinya yang tertekan.

“PR kita bersama, terutama sektor swasta dan anggota Kadin, adalah bagaimana mendorong penyerapan tenaga kerja agar kelompok 75 juta orang ini bisa naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap konsumsi nasional,” ujarnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melihat masih banyak kredit macet di UMKM. Salah satu dugaannya muncul imbas tidak seimbangnya permintaan dan pasokan (supply and demand).

Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani menerangkan, ada kondisi tersembunyi dari UMKM yang disebut sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Dia mengaku cukup miris melihat kondisi UMKM nasional.

"Pelaku ekonomi yang kita lupakan adalah UMKM. Selalu dikatakan tulang punggung, tetapi kalau kita melihat kondisi UMKM kita sangat memilukan sebenarnya," ungkap Aviliani dalam Global & Domestic Economic Outlook 2026, di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Dia melihat masalah dalam KUR yang dinilai belum seimbang. Alhasil, masih banyak ditemukan kredit macet yang diakses oleh UMKM Tanah Air.

"Kenapa? Memang dari sisi supply side ada KUR. Kur itu gede-gedean. Tapi dia nggak punya demand. Makanya kredit macetnya naik kalau kita lihat," ucap dia.

Aviliani lantas menyusun strategi agar Kadin Indonesia bisa berperan dalam meningkatkan kemampuan UMKM nasional. Misalnya melalui skema closed loop atau menyertakan UMKM dalam rantai pasok pengusaha swasta besar.

"Jadi menggandeng UKM menjadi bagian supply chain. Sehingga mereka itu bisa naik kelas, pendapatan mereka juga naik," tuturnya.

Aviliani juga mencatat, sebagian UMKM belum bisa berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Alasannya, UMKM masih menjalankan usahanya untuk sekadar bertahan hidup.

"Mereka itu menjadi UKM hanya untuk berkahan hidup, tapi tidak bisa naik kelas. Nah disini adalah peran Kadim bagaimana bisa menjadi bagian dari supply chain," katanya.

Ada dua sektor yang dibidik. Pertama, sektor pangan, mengingat perhatian pemerintah dalam mendorong kemandirian pangan. Kedua, sektor manufaktur yang dipandang perlu penguatan lanjutan.

"Kita akan mulai coba dengan pangan. Karena pangan ini yang paling mudah dimana pemerintah ingin kemandirian pangan. Jadi paling mudah nanti dengan petani, peternak yang sekarang juga ingin dikembangkan oleh pemerintah," sambung Aviliani.