ESDM Ciduk Aktivitas Tambang Diduga Ilegal Dekat Taman Nasional Komodo

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Gakkum) mengkonfirmasi adanya aktivitas berupa pembukaan lahan tambang di dekat Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menyusul temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal adanya tambang emas ilegal di Pulau Sebayur Besar, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT yang jadi lokasi zona penyangga Taman Nasional Komodo.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae menyampaikan, aktivitas itu terekam dari pengamatan udara. Namun, ia belum bisa memastikan apakah itu merupakan tambang ilegal atau tidak.

"Kalau dilihat foto, itu ada bukaan. Tapi apakah itu tambang ilegal, kita belum bisa pastikan. Sebab tidak semua bukaan itu tambang ilegal. Ada beberapa bukaan yang terkait dengan tambang pasir dan sebagainya," ujarnya di Kantor BPH Migas, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Jeffri mengatakan, pihaknya sudah memantau dan melakukan analisa terhadap aktivitas diduga tambang emas ilegal tersebut via drone. Hanya saja belum dilakukan pengecekan langsung ke lapangan.

"Untuk dari aspek yuridis, untuk memastikan bahwa itu adalah tambang ilegal, kita harus punya alat bukti yang kuat. Tapi kalau dugaan, boleh aja," imbuh dia.

Menurut dia, Ditjen Gakkum Kementerian ESDM tidak bisa asal begitu saja dalam menetapkan status hukum terhadap suatu kegiatan pertambangan yang diduga ilegal. Harus melalui metode dan rekayasa kebijakan yang rencananya bakal mulai diterapkan di tahun depan.

Terlebih, pagu anggaran efektif untuk Ditjen Gakkum Kementerian ESDM yang belum lama terbentuk baru akan cair di 2026.

"Karena Direktur Jenderal Penegakkan Hukum ini akan mulai efektif bekerja di tahun 2026. Penyediaan anggaran untuk Direktur Jenderal Penegakkan Hukum itu baru ada di tahun 2026. Di tahun 2025 kita tidak punya anggaran. Kita punya personil terbatas sekali. Tapi kita akan mulai di tahun 2026," ungkapnya.

Lebih lanjut, Jeffri mengutarakan, Ditjen Gakkum yang baru terbentuk di pertengahan 2025 sebenarnya sudah mulai melakukan kampanye kebijakan pada tahun ini. Semisal dengan melakukan penyitaan batu bara ilegal di Muara Enim, Sumatera Selatan, hingga menindak stock pile bauksit tak bertuan dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

"Kemarin kita sudah melakukan kampanye awal dengan melakukan penyitaan terhadap stock pile di Sumatera Selatan. Kemudian ada juga di Bintan yang kita sudah lakukan per Desember ini sebagai bentuk kampanye," bebernya.