CPNS 2026: BRIN Usul Formasi Periset, Bidang Ini jadi Prioritas

Liputan6.com, Jakarta - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ingin meningkatkan jumlah periset di Indonesia. Seiring hal tersebut  Kepala BRIN Arif Satria akan membuka peluang untuk formasi periset pada ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 atau CPNS 2026 untuk menyiasati kurangnya jumlah periset di Indonesia.

"Ya, kita akan berjuang ke Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) agar bisa menambah jumlah periset, khususnya untuk bidang-bidang yang kita perlukan," ujar Arif Satria saat Kegiatan Sidang Terbuka Majelis Pengukuhan Profesor Riset BRIN, Selasa, 25 November 2025 seperti dikutip dari Antara, Senin (8/12/2025).

Arif mengatakan, jumlah periset di Indonesia masih berjumlah kurang lebih 300 orang per satu juta penduduk. Sedangkan di negara maju, jumlahnya ada yang mencapai hingga 4.000 orang per satu juta penduduk.

Ia memaparkan, sejumlah bidang yang menjadi prioritas antara lain pemuliaan tanaman, nanoteknologi, genomics, antariksa, sains material, serta bidang teknologi keberlanjutan.

Selain itu, Arif juga menyebutkan ahli bidang sosial diperlukan di berbagai sektor. Ia menilai, keilmuan pangan tidak mungkin dilakukan tanpa membicarakan sosiologi pedesaan ataupun ekonomi pertanian.

"Saya kira seluruh aspek ini penting, namun yang paling penting adalah dia attached kepada sektor mana. Jadi bisa saja pangan, tapi orang satelit, orang material science. Untuk bisa menghasilkan alat-alat pertanian yang kuat, yang bagus kan butuh ahli material science, butuh ahli engineering," ujar Arif Satria.

Arif juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas bidang dalam penelitian, agar riset yang dilakukan bisa semakin tepat guna dan menjawab masalah di masyarakat

Dalam upaya tersebut, menurut dia, banyak peneliti dibutuhkan oleh Indonesia, sehingga misi BRIN untuk membangun kultur riset dan inovasi yang berdampak bagi masyarakat bisa tercapai.

"Jadi kita mau tidak mau, talent spotting untuk peneliti tangguh ini harus benar-benar kita perkuat. Dan karena itu ekosistem riset ini harus kita jaga, membuat orang nyaman dan membuat orang tertarik untuk menjadi peneliti, menjadi periset," ujar Kepala BRIN Arif Satria

Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menegaskan komitmen BRIN untuk mendukung Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam mengatasi berbagai kendala yang mengganggu kinerja perdagangan nasional, salah satunya hambatan non tarif.

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan antara BRIN dan Kemendag di Kantor Kementerian Perdagangan.

Arif menyampaikan, BRIN akan mengerahkan para penelitinya, termasuk menggandeng perguruan tinggi, untuk memperkuat riset di bidang ekonomi dan keuangan sesuai kebutuhan kementerian. Ia menegaskan pentingnya memastikan arah riset benar-benar berbasis kebutuhan Kemendag.

“Kami akan melibatkan perguruan tinggi agar riset-riset BRIN, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan, selaras dengan kebutuhan kementerian,” ujarnya, Kamis (12/12/2025).

Ia mengatakan, BRIN dan Kemendag akan segera berkomunikasi lebih intens, termasuk melalui workshop untuk memetakan isu strategis tahun 2026.

“Kita perlu mendiskusikan isu-isu strategis 2026, mana yang penting untuk segera diriset, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan begitu, hasil riset BRIN dapat menjadi fondasi bagi Kemendag dalam merumuskan kebijakan dan regulasi,” katanya.

Arif menegaskan, BRIN akan membuat roadshow, agar peneliti tidak hanya bekerja berdasarkan minat pribadi, agar hasil riset dan inovasi yang dilakukan bisa memberikan dampak nyata.

“Kami ingin memastikan riset dilakukan berdasarkan kebutuhan kementerian, agar hasilnya benar-benar memberikan dampak nyata,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengatakan, hambatan non tarif yang ada saat ini dinilai belum sesuai standar internasional. Ia menyebut para pelaku usaha, termasuk GPPI, mengeluhkan mahalnya biaya logistik dan lemahnya daya saing.

“Para pengusaha bahkan menyampaikan bahwa lebih baik impor karena dalam menjalankan usaha di dalam negeri terlalu banyak kepentingan yang harus dihadapi,” ujar Mendag.

Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian menambahkan bahwa hambatan non tarif akan menjadi salah satu fokus kajian BRIN. Ia menjelaskan bahwa BRIN siap melakukan penelitian dengan kombinasi metodologi yang komprehensif.

“Kami siap melakukan riset dengan pendekatan soft science dan hard science, termasuk mengkaji aspek keamanan laut dan membandingkan berbagai regulasi yang berlaku. Apakah benar hambatan tersebut murni hambatan non tarif, atau ada variabel lain yang turut memengaruhi,” jelasnya.