Gubernur BI: Redenominasi Rupiah Butuh 6 Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bahwa proses redenominasi rupiah atau lebih sederhananya mengubah Rp 1.000 menjadi Rp 1 bukan kebijakan yang dapat dikerjakan dalam waktu singkat.

Ia menyebut, setidaknya dibutuhkan lima hingga enam tahun sejak Undang-Undang (UU) Perubahan Harga Rupiah atau UU Redenominasi diterbitkan hingga seluruh tahapan rampung.

“Itu prosesnya harus paralel. Perlu kurang lebih lima–enam tahun dari sejak UU sampai kemudian selesai,” kata Perry dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, dikutip Selasa (18/11/2025).

Perry menjelaskan, penerbitan UU Redenominasi adalah tahap pertama yang wajib diselesaikan pemerintah. Tanpa landasan hukum tersebut, BI tak bisa melangkah ke proses teknis berikutnya seperti desain hingga pencetakan uang baru.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan aturan transparansi harga di seluruh sektor perdagangan. Perry menilai aturan ini sangat krusial mengingat dalam masa transisi masyarakat kerap menemukan penulisan harga yang berbeda-beda, mulai dari “25 ribu”, “25K”, hingga “25.000” dengan berbagai format.

Ketidakteraturan ini berpotensi menimbulkan kebingungan ketika nominal lama dan baru beredar bersamaan.

“Transparansi harga menjadi sangat penting untuk memastikan masyarakat paham bahwa redenominasi bukan pemotongan nilai uang,” tegas Perry.

Ia kembali menekankan bahwa daya beli masyarakat akan tetap sama; hanya tampilan digit nominal yang disederhanakan.

Setelah regulasi dan aturan harga selesai, BI masuk ke tahap desain dan pencetakan uang redenominasi. Tahap paling akhir adalah masa transisi, di mana rupiah lama dan baru akan beredar secara bersamaan.

Pada fase ini, label harga, etalase toko, dan struk belanja wajib menampilkan dua versi nominal untuk mencegah kesalahpahaman.

Perry menambahkan bahwa edukasi publik juga berperan vital. Sosialisasi akan dilakukan menyeluruh—mulai dari pelaku usaha hingga masyarakat umum—agar semua pihak memahami cara membaca nominal baru dan memahami bahwa perubahan digit tidak memengaruhi nilai barang maupun inflasi.

Dengan regulasi yang jelas, aturan harga yang transparan, dan edukasi yang masif, Perry optimistis redenominasi dapat berjalan mulus serta memberi manfaat jangka panjang bagi efisiensi sistem pembayaran dan perekonomian Indonesia.