Realisasi KUR UMKM Sentuh Rp 238 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman melaporkan, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM hingga pertengahan November 2025 mencapai Rp 238 triliun.

Berdasarkan laporan yang diberikan Kementerian UMKM kepada Liputan6.com, realisasi KUR UMKM itu merupakan data terakhir per 15 November 2025. Bertambah sekitar Rp 10 triliun dari capaian per awal bulan ini sekitar Rp 228 triliun.

"Dari target yang sudah ditentukan Rp 286 triliun, Alhamdulillah sudah tersalurkan sebesar Rp 238 triliun. Jadi sekitar 83 persen dari target yang ditugaskan kepada saya," jelas Maman di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Untuk pencaplokan debitur baru, ia melanjutkan, realisasinya telah menembus angka 96 persen, atau sekitar 2,25 juta debitur baru dibanding target sebanyak 2,34 juta debitur baru.

Sementara untuk debitur graduasi atau yang naik tingkat (semisal dari skala usaha mikro menjadi kecil), jumlahnya bahkan sudah melampaui target. Maman mengatakan, realisasinya tembus 112 persen, atau sebanyak 1,3 juta debitur dari target sekitar 1,2 juta debitur.

Di sisi lain, Kementerian UMKM pada 2025 ini juga mematok target, sekitar 60 persen dari target Rp 286 triliun penyaluran KUR bisa terealisasi untuk sektor produksi. Maman menyebut bahwa capaiannya sukses menorehkan sejarah baru.

"Nah ini yang pertama kali sepanjang sejarah program KUR berdiri, baru sekarang kita terrealisasi, yaitu di angka 60,7 persen. Ini kan dari tahun 2020-2024 enggak pernah sampai di 60 persen," bebernya.

"Alhamdulillah di 2025 kita 60,7 persen. Insya Allah di Desember akhir kita akan naik lagi di 61 persen," pungkas Maman Abdurrahman.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman bakal segera menyeleksi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang berminat untuk mengelola tambang.

Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025, tentang perubahan kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

Hanya saja, Maman menegaskan bahwa pelaku usaha mikro tidak bisa ikut mengurusi tambang. Lantaran adanya prasyarat ambang batas omzet minimum Rp 300 juta per tahun.

"Ingat ya jangan kita terjebak pada framing seakan-akan UMKM itu yang pedagang kelontong, yang mikro gitu. UMKM itu ada tiga kluster, usaha mikro, kecil, menengah," kata Maman beberapa waktu lalu.

"Nah, khusus untuk tambang ini diberikan kesempatan partisipasi sebesar-besarnya kepada usaha kecil dan menengah untuk bisa berusaha di sektor pertambangan. Dengan lahan maksimal 2.500 hektare," jelasnya.

Adapun syarat lainnya, status badan usaha dari UKM bersangkutan juga harus berasal di kabupaten/kota tempat lokasi pertambangan itu berada.