Dari LPS ke Kemenkeu, Purbaya Bawa Energi Baru untuk Stabilitas Perbankan

Liputan6.com, Jakarta - Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Didik Madiyono, menyampaikan ucapan selamat kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru saja dilantik.

Didik menekankan, hubungan kerja mereka sudah terjalin erat sejak lama saat Purbaya masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS.

“Saya juga terlebih dahulu ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Menteri Keuangan yang baru saja dilantik pada hari Senin lalu. Sudah lama kami berduet di Lembaga Penjamin Simpanan. Saya tahu kayaknya Pak Purbaya masih menyimpan LPS di dalam hatinya,” kata Didik dalam acara Great Lecture, di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Menurut Didik, pengalaman bersama di LPS menjadi modal berharga untuk memperkuat koordinasi di masa depan. Ia menilai, Purbaya sangat memahami peran penting LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Bagi Didik, kehadiran Purbaya di Kementerian Keuangan membawa energi baru sekaligus kesinambungan dalam menjaga stabilitas perbankan.

LPS sebagai institusi yang berfungsi menjamin simpanan nasabah merasa diuntungkan, karena memiliki mitra strategis yang paham detail kerja lembaga tersebut.

“Semoga Bapak (Menkeu Purbaya) dapat melaksanakan tugas dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Didik menekankan bahwa koordinasi antara LPS dan Kementerian Keuangan semakin krusial, terutama dalam konteks penyusunan anggaran tahunan LPS.

Ia menyebutkan, dalam bulan-bulan ke depan, pihaknya harus melakukan konsultasi intensif dengan Menkeu untuk memastikan arah kebijakan tetap sinkron.

“Semoga pula koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan LPS senantiasa terjaga. Terutama ini dalam kaitkan bulan-bulan ini ke depan LPS nyusun anggaran tahunan lalu. Jadi, saya harus konsultasi dengan Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Didik juga menggarisbawahi bahwa ke depan, peran LPS semakin meluas. Pada 2028, LPS akan diberi mandat baru untuk menjamin polis asuransi sekaligus melaksanakan resolusi perusahaan asuransi. Karena itu, sinergi dengan Kemenkeu dipandang tidak bisa ditawar.

“LPS adalah lembaga yang diberi mandat untuk menjamin simpanan nasabah perbankan, sekaligus melaksanakan resolusi bank, dan nanti tahun 2028 mandat itu ditambah untuk menjamin polis asuransi, termasuk melaksanakan resolusi dari perusahaan asuransi yang ritel,” ujarnya.

Didik juga menekankan pentingnya sinergi lebih luas antaranggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yaitu Kementerian Keuangan, LPS, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Menurutnya, hanya dengan kerja sama erat stabilitas keuangan nasional bisa dijaga secara berkesinambungan.