Stok BBM Swasta Kosong, Wamen ESDM Ungkap Penyebabnya

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyebut ada peralihan pengguna bahan bakar minyak (BBM) subsidi ke nonsubsidi, termasuk ke produk swasta.

Hal ini menyebabkan lonjakan penggunaan di SPBU swasta dan berujung pada kosongnya stok di sejumlah daerah.

Dia mengamini adanya peralihan konsumsi BBM subsidi di Pertamina ke produk nonsubsidi karena sejumlah syarat. Misalnya, perlunya pendaftaran hingga spesifikasi kendaraan yang tidak sesuai jika menggunakan BBM subsidi seperti Pertalite.

"Jadi untuk peningkatan itu karena ada shifting juga. Ini Pertamina mewajibkan menggunakan QR Code Pertamina. Itu sementara masyarakat karena itu perlu mendaftar, kemudian mereka juga mungkin itu CC kendaraannya tidak sesuai, jadi terjadi shifting itu yang tadinya dari subsidi Pertalite itu menjadi nonsubsidi," terang Yuliot, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Dia mencatat, ada peralihan sekitar 1,4 juta kiloliter dari pengguna Pertalite ke produk BBM nonsubsidi. Selain ke produk nonsubsidi Pertamina, peralihan juga terjadi ke BBM swasta.

"Menurut hitungan kami itu shifting yang terjadi itu sekitar 1,4 juta kiloliter. Jadi yang ini BBM jadi, Ke nonsubsidi. Jadi itu yang menyebabkan itu ada peningkatan permintaan untuk badan usaha swasta," ujar dia.

Sejumlah SPBU swasta seperti Shell dan BP-AKR tak menjual beberapa produk BBM-nya. Pasalnya, stok BBM itu kosong karena peningkatan konsumsi.

ESDM Panggil Pertamina Cs

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) akan memanggil badan usaha penyedia bahan bakar minyak (BBM).

Tujuannya melakukan sinkronisasi menyusul stok BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta kosong dalam beberapa waktu terakhir.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) akan mengumpulkan PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, hingga BP-AKR. Tujuannya melakukan sinkronisasi impor BBM untuk kebutuhan stok dalam negeri.

"Pak Menteri ESDM sudah menyampaikan bahwa ini disinkronkan untuk proses impor antara PT Pertamina dengan badan usaha. Dan juga sudah ada arahan kepada Dirjen Migas untuk segera dikumpulkan, ini segera dirapatkan, itu antara Pertamina sama badan usaha yang memerlukan impor," ungkap Yuliot, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Kantongi Data Impor BBM

Dia mengaku telah mendapat data total impor BBM yang dilakukan pelaku usaha. Baik oleh Pertamina, Shell, hingga BP-AKR. Jumlah impor ini akan disinkronisasi antara BUMN dan badan usaha swasta.

"Ini kita juga memperhatikan neraca komoditas, itu jangan sampai neraca komoditas yang sudah disepakati itu juga ada kelebihan," ia menambahkan.

Soal potensi tambahan kuota impor buat swasta, Yuliot hanya menyebut hal itu akan masuk dalam agenda sinkronisasi.

"Itu disinkronkan. Jadi disinkronkan, ini sampai dengan akhir tahun. Itu kan impor itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Disinkronkan ya berapa untuk Pertamina, berapa untuk badan usaha," tutur dia.

Dipanggil Pekan Depan

Sementara itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menyebut, badan usaha BBM akan dipanggil pada pekan depan. 

"Mungkin awal minggu depan kita panggil," kata dia, di lokasi yang sama.

Sinkronisasi ini dilakukan untuk memenuhi kekurangan pasokan BBM di SPBU swasta. "Karena SPBU swasta sudah diberikan tambahan alokasi sebesar 10 persen terhadap alokasi tahun 2024. Jadi 110 persen begitu. Bagaimana kekuranganya itu akan kita singkronisaikan dengan Pertamina," terangnya.