Trenggono Temukan Ribuan Rumpon Jadi Sinyal Tangkap Ikan Harus Diatur

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP), Sakti Wahyu Trenggono menegaskan penangkapan ikan di laut harus diatur agar tidak berlebihan. Dia pun meminta masyarakat untuk menyadari risikonya tersebut.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota yang diharapkan bisa berjalan efektif tahun ini. Trenggono mengatakan, kebijakan ini bukan semata larangan penangkapan ikan.

"Intinya adalah kami ingin menyadarkan, penangkapan itu memang harus diatur. Jadi harus ada kesadaran juga dari masyarakat," kata Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono, ditemui di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Dia menuturkan, sejumlah negara sudah menerapkan batasan penangkapan ikan. Paling mudahnya, mengenai ukuran yang bisa ditangkap oleh nelayan.

Negara-negara lain mengatur ketat ukuran ikan yang bisa ditangkap dan diperdagangkan. Namun, Trenggono menyebut praktik ini masih belum maksimal dijalankan di Tanah Air.

"Ikan yang kecil ya jangan ditangkap, kalau sekarang ikan kecil-kecil udah ditangkapin semua. kalau di luar (negeri) kan ikan yang belum saatnya (ditangkap) dilepas lagi," tutur dia.

Sumber Ikan Makin Sedikit

Trenggono menyampaikan, sumber ikan saat ini semakin menipis. Apalagi, setelah adanya temuan banyaknya rumpon di lautan, sehingga ikan cenderung tak bebas.

"Misalnya sekarang ini kita sudah menemukan ratusan ribu rumpon, artinya apa? artinya populasi perikanan kita itu sudah mulai sulit," ucap dia.

"Kalau dulu tanpa rumpon itu kan cari ikan gampang, sekarang harus dengan rumpon, nanti lama-lama dengan rumpon pun enggak ada ikannya," Trenggono menambahkan.

Diberitakan sebelumnya, Sakti Wahyu Trenggono ingin kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota bisa berjalan efektif tahun ini. Kebijakan ini sempat mendapat banyak protes pada akhir 2024 lalu sehingga urung dilakukan.

Trenggono menyampaikan regulasi PIT sebetulnya sudah matang sejak lama. Yakni, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Awalnya, kebijakan ini akan diterapkan pada 1 Januari 2025, namun batal karena ditolak sejumlah pihak.

"Ini sudah terbit PP 11/2023 hingga saat ini belum berhasil kita jalankan dengan baik, nah ini dengan dukungan Kementerian Bappenas tentu nanti 2025 ini saya sudah minta harus sudah mulai," ungkap Trenggono di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Dia menegaskan, PIT bertujuan agar penangkapan ikan di laut lepas bisa teratur dan menjamin ketersediaan di masa mendatang. Acuannya adalah data potensi ketersediaan ikan dikaitkan dengan kuota penangkapan ikan.

Untuk itu, dia berharap dukungan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudi bisa mendorong kebijakan ini segera diterapkan. 

"Ini saya studi ke seluruh dunia, bahkan China sekalipun sudah melakukan ini dengan baik, enggak boleh sembarangan nangkap, kita enggak boleh sembarangan," tegas dia.