Menteri KKP: Ocean Big Data Jadi Senjata Awasi Pemanfaatan Ruang Laut RI

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini mengandalkan teknologi canggih untuk mengawasi aktivitas pemanfaatan ruang laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pengembangan Ocean Big Data sebagai sistem pemantauan terpadu berbasis data. Teknologi ini diyakini akan memperkuat kontrol pemerintah terhadap segala bentuk kegiatan di wilayah laut Indonesia.

"Kita juga terus mengembangkan Ocean Big Data. Ocean Big Data ini sedang kita kembangkan, tujuannya untuk memonitor aktivitas di laut yang bisa kita deteksi namun tidak dilaporkan kepada kita," kata Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, di Hotel Borobudur, Selasa (15/7/2025).

Sistem ini akan mencakup informasi spasial dan aktivitas ekonomi kelautan secara real-time. Dengan begitu, pelanggaran dapat segera terdeteksi dan ditindak.

Ocean Big Data memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber, termasuk citra satelit, sensor laut, dan pelaporan elektronik. Teknologi ini menjadi tumpuan untuk menciptakan tata ruang laut yang lebih akurat dan transparan. Tidak hanya untuk penegakan hukum, data ini juga akan menjadi dasar pengambilan kebijakan nasional.

"Kita lihat kalau di situ zona konservasi tentu kita akan larang. Dan sosialisasi ini terus akan dilakukan agar betul-betul tahu persis, kalau misalnya itu bisa dilakukan untuk kepentingan ekonomi, pengembangan ekonomi, ya harus kita dorong. Dan teman-teman semua juga bisa mendukung," ujarnya.

Melalui pendekatan digital ini, KKP berharap dapat mempersempit ruang gerak pelaku usaha yang tidak memiliki izin resmi seperti KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut).

Lebih lanjut, Menteri KKP menegaskan bahwa pemerintah tidak segan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang laut.

Setiap kegiatan di wilayah pesisir dan laut yang tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) akan dikenai sanksi administratif hingga penyegelan lokasi. Hal ini penting untuk menjaga tata kelola laut yang tertib dan berkelanjutan.

"Kita lihat kalau di situ zona konservasi tentu kita akan larang. Tapi kalau wilayah-wilayah harus menjadi konservasi, ruang konservasi itu tentu harus kita jaga dengan baik. Sanksinya ditutup," kata Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, di Hotel Borobudur, Selasa (15/7/2025).

Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap konsistensi penerapan KKPRL demi menciptakan ruang laut yang tertib, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas. Dengan sistem perizinan yang jelas, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara legal dan aman dari sanksi.

Trenggono menekankan bahwa koordinasi pusat dan daerah sangat penting dalam menentukan zona-zona strategis laut, seperti wilayah konservasi, budidaya, pariwisata maritim, dan industri. Penataan ini harus dilandasi kesepakatan bersama agar kepastian hukum terjamin.

"Jadi, kalau setiap daerah punya perencanaan ruang laut yang bagus, mana yang harus direklamasi, mana harus dijadikan ruang konservasi yang tidak boleh diganggu, dan mana kemudian menjadi zona industri perikanan," pungkasnya.

Semoga perbaikan ini membantu membuat tulisan Anda semakin baik! Jika ada bagian lain yang ingin Anda tinjau, silakan beritahu saya.