Sukses

Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Airlangga: Dana Perlinsos Naik Terus Tiap Tahun

Airlangga Hartarto memenuhi panggilan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024, di gedung MK, Jumat (5/4/2024).

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengakui memang anggaran perlindungan sosial (perlinsos) di tahun 2024 mengalami kenaikan. Hal itu disebebkan, lantaran adanya fluktuasi perkembangan perekonomian sejak tahun 2020 hingga 2024.

Hal itu disampaikan Airlangga Hartarto memenuhi panggilan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024, di gedung MK, Jumat (5/4/2024).

"Anggaran perlinsos tahun 2023 dengan pagu Rp476 triliun itu telah terealisasi sebesar Rp443,4 triliun. Sedangkan anggaran tahun 2024 ditetapkan dengan pagu Rp496,8 triliun sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN tahun 2024,," kata Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan, kenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar rupiah.

Berdasarkan catatannya, realisasi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) tahun 2023 sebesar 78,43 dolar AS per barel. Sedangkan, asumsi ICP tahun 2024 sebesar 82 dolar AS per barel.

"Nilai tukar rupiah juga mengalami kenaikan rata-rata dari level Rp15.230 menjadi rata-rata Rp15.664 di tahun 2024," ujarnya.

Harga Minyak Dunia

Sejalan dengan kenaikan harga minyak dan nilai tukar rupiah, juga berdampak terhadap kenaikan subsidi energi tahun 2024 menjadi 19,5 juta kilo liter dibandingkan tahun 2023 yang hanya 16,5 kilo liter.

"Anggaran perlindungan sosial terbesar berupa subsidi BBM, listrik, LPG, pupuk, PSO, kredit program dengan share 58,3 persen pada 2024 dan 55,9 persen 2024 yang mengalami kenaikan dan BBM salah satu kompenen utama," pungkasnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Di Sidang MK, Airlangga Hartarto Ungkap Bukan Cuma Indonesia yang Beri Bansos ke Warga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan bukan hanya Indonesia saja yang menggelontorkan bantuan sosial (bansos) karena dampak dari El Nino.

Menko Airlangga menjelaskan, sejak Desember 2023 berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El Nino, di mana beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal dan hal ini membuat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan yang tentunya sangat mengganggu dan berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin.

"Oleh karena itu, beberapa negara melakukan bantuan sosia (bansos)," kata Airlangga saat menyampaikan laporannya ke Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri sidang sengketa Pilpres, di gedung MK, Jumat (5/4/2024).

Adapun deretan negara yang memberikan bantuan sosial diantaranya, Singapura memberikan bantuan berupa paket dukungan biaya hidup sebesar 800 dolar Singapura per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup, yang disalurkan periode September-Desember 2023.

Kemudian, India memberikan bantuan pangan berupa gandum atau beras, yang disalurkan kepada 800 juta orang. Anggaran yang digelontorkan untuk bantuan ini sebesar Rp 2.200 triliun. Penyaluran antara bulan September sampai dengan November tahun lalu.

Tak hanya bantuan pangan, India juga memberikan bantuan subsidi pupuk yang berlangsung hingga tahun 2024 dengan anggaran Rp 25,5 miliar.

 

3 dari 3 halaman

AS Juga Ada Bansos

Selanjutnya, Malaysia juga memberikan bantuan keluarga Malaysia untuk 8,7 juta keluarga atau 25,4% penduduk dengan anggaran setara dengan Rp 25 triliun selama periode Januari sampai Desember 2023 dan dilanjutkan 2024 sampai dengan September.

Lalu, Filipina juga memberikan bantuan tunai untuk 2,3 juta petani untuk membantu mereka mengatasi El Nino dan biaya produksi yang naik. Bantuan ini mencapai Rp 3,47 triliun pada September 2023.

Sementara, Amerika Serikat memberikan bantuan dalam bentuk food stamp untuk 41 juta orang atau 21,6 juta rumah tangga dan bantuan paket inflasi senilai USD 17 juta dan perlindungan dampak perubahan iklim ekstrem dengan nilai setara Rp 835 triliun.

"Nah, bantuan sosial di Indonesia misalnya bantuan pangan itu diberikan kepada 22 juta orang atau 7,9% dari penduduk, ini lebih rendah dari Malaysia yang 25,6%, Singapura 41,7 persen dan India 55,6 persen dan Amerika 12,1%," pungkasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.