Menteri AHY Tegaskan Sertifikat Tanah Wakaf Gratis

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengimbau kepada masyarakat untuk mendaftarkan tanah wakaf-nya sehingga menertibkan administrasi pertanahan dan tata ruang. Selain itu, sertifikat tanah wakaf tersebut, AHY menegaskan benar-benar gratis.

AHY menyampaikan hal tersebut saat menyerahkan sertifikat wakaf di Masjid Nashrulloh, Surabaya, Jawa Timur, seperti dikutip dari Antara, ditulis Minggu (17/3/2024).

“Untuk wakaf benar-benar gratis tidak ada pemungutan apa pun, jadi kalau ada di sekitar kita yang masih perlu diurus sertifikatnya, jangan ragu-ragu menyampaikan kepada kantor pertanahan setempat," kata AHY.

Sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk komitmen Kementerian ATR/BPN untuk memberikan keamanan dan kenyamanan umat beragama dalam beribadah. AHY berharap, sertifikat yang diserahkan dengan peruntukan masjid, musala, yayasan, sekolah, dan rumah sakit ini dapat menghadirkan kebaikan bagi masyarakat.

"Ini bentuk dari keberpihakan negara dari pemerintah, utamanya dalam hal ini Kementerian ATR/BPN untuk terus hadir dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat juga untuk umat,” ujar AHY.

Ia menambahkan, keberadaan masjid ini sudah lama tentu perlu kepastian hukum. “Dan di sini kita berharap dengan sudah ada kepastian hak atas tanah juga masjid ini bisa membawa keberkahan dan kebaikan untuk para jemaah dan juga masyarakat yang ada di sini,” ujar dia.

Sebanyak 10 nazir atau pemilik tanah wakaf menerima sertifikat tanah wakafnya secara langsung dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono di Masjid Nashrulloh, Surabaya, Jawa Timur Pada momen ini AHY mengatakan, salah satu nazir mengaku telah menunggu sertifikatnya selama lebih dari 40 tahun.

“Saya menyerahkan sertifikat tanah wakaf yang tadi beliau sampaikan sudah ditunggu sejak 1986, artinya sudah puluhan tahun, Alhamdulillah saya langsung sampaikan,” tutur dia.

Kepada para nazir dan jamaah masjid, ia mengimbau agar memperluas informasi kepada masyarakat untuk mendaftarkan tanah wakafnya. "Ini demi menertibkan administrasi pertanahan dan tata ruang di Kota Surabaya,” ujar AHY.

2 dari 4 halaman

Antisipasi Sengketa

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, menyerahkan 17 Sertifikat wakaf di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (14/3/2024).

Adapun para penerima tak hanya berasal dari Cirebon saja. Ada juga dari Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan. Di mana sertifikat wakaf ini diperuntukan untuk sekolah, masjid dan mushola, kantor serta sarana keagamaan dan sosial lainnya.

Raja Juli menuturkan, sertifikasi tanah sangat penting untuk memastikan tanah yang sudah diwakafkan memiliki kepastian hukum.

“Waktu tanahnya diwakafkan enggak langsung disertifikatkan karena wakif dan nazirnya punya hubungan yang bagus, lalu masuk ke generasi kedua dan ketiga yang tidak hubungan hubungan historis akhirnya digugat oleh anak atau cucunya,” Kata dia.

“Oleh sebab itulah sertifikat ini menjadi sangat penting supaya sengketa-sengketa seperti itu tidak terjadi di kemudian hari. Dan alhamdulilah sore hari ini saya bisa menyerahkan sertifikat secara langsung kepada baik ibu sekalian baik yang berupa masjid, mushola, sekolah dan lain-lain,” sambungnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia Ini (PSI) menuturkan, sertifikat yang diterima merupakan bukti kepemilikan yang sah dan tercatat di Kantor Pertanahan. Sehingga dengan sertipikat tersebut pihak yang tidak berkepentingan tidak bisa melakukan klaim atas tanah wakaf tersebut.

“Kalau nanti ada yang mengaku-ngaku tanah-tanah wakaf ini, langsung tunjukan sertifikatnya, selesai, yang repot kalau ada yang mengakui tanah tetapi kita belum punya sertifikat. Karenanya sertifikat ini sangat penting,” kata Raja Juli.

3 dari 4 halaman

Dijaga dengan Baik

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke Palembang. (Foto: Istimewa).

Raja Juli meminta sertifikat yang diterima dapat dijaga dengan baik. Ia pun juga menyarankan untuk melakukan fotocopy supaya sertifikat memiliki beberapa rangkap.

Ia juga meminta supaya sertifikat tersebut tidak diberikan kepada orang yang tak berkepentingan.

“Akhir kata, saya titip pesan supaya sertipikat ini dijaga dan disimpan dengan baik. Bila perlu, lakukan fotocopy untuk sertifikatnya. Sehingga apabila nanti terjadi sesuatu, naudzubillah, bisa minta yang baru ke kantor pertanahan,”kata Raja Juli.

Acara tersebut ditutup berbuka puasa bersama sekaligus menyerahkan santunan untuk ratusan anak yatim dan kaum dhuafa.

4 dari 4 halaman

AHY Pelajari Berbagai Kasus di Sektor Pertanahan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai bertemu Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, di rumah dinas wapres, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024). (Merdeka.com/Bachtiarudin Alam)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berkata dirinya terus mempelajari berbagai kasus di sektor pertanahan dan tata ruang dalam mengemban jabatan barunya tersebut.

Hal itu dibicarakan Menteri ATR/BPN AHY dalam sesi konferensi pers Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN Tahun 2024 di Shangri La Hotel Jakarta, Kamis (7/3/2024).

"Sejatinya ini adalah kesempatan yang sangat baik dan berharga bagi saya. Karena teman-teman tahu ini baru 14 hari saya mengemban amanah sebagai Menteri ATR/BPN setelah dilantik pada tanggal 21 Februari oleh bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara," ungkapnya.

"Selama itu pula, saya mencoba untuk belajar cepat, belanja masalah. Pagi, siang sampai dengan malam saya terus mendapatkan briefing dari Wamen, Sekjen, Irjen, Dirjen, termasuk oleh Satgas Anti Mafia Tanah," kata AHY.

Intinya, AHY menekankan, pihaknya ingin meyakinkan bahwa segala tugas pokok dan fungsi yang wajib dijalankan Kementerian ATR/BPN bisa dituntaskan hingga masa jabatannya berakhir pada Oktober 2024.